Manusiasenyan.id – Di balik layanan kesehatan yang setiap hari dinikmati masyarakat, masih ada satu persoalan yang belum juga menemukan titik terang: nasib tenaga kesehatan (nakes) non-ASN yang sampai sekarang masih bekerja dengan status honorer.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi para nakes honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Menurutnya, masalah ini tidak bisa terus dibiarkan karena menyangkut perlindungan dan masa depan tenaga kesehatan yang setiap hari melayani masyarakat.
Hal itu disampaikan Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian PAN-RB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026), yang membahas perlindungan dan kesejahteraan tenaga medis serta tenaga kesehatan.
Dalam rapat tersebut, Charles menyoroti fakta bahwa masih banyak nakes yang bekerja di puskesmas, rumah sakit, hingga dinas kesehatan daerah dengan status honorer. Padahal, secara aturan, sistem tenaga honorer sebenarnya sudah tidak lagi diperbolehkan.
Menurut Charles, kondisi di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda. Banyak tenaga kesehatan yang tetap menjalankan tugas seperti biasa, bahkan memikul beban kerja yang sama dengan pegawai berstatus ASN maupun PPPK.
Ironisnya, mereka menjalankan pekerjaan penting tersebut tanpa jaminan hukum yang jelas. Padahal, tugas yang mereka emban bukan pekerjaan ringan. Setiap hari mereka berada di garis depan pelayanan kesehatan, membantu pasien, hingga terlibat dalam berbagai upaya penyelamatan nyawa.
Charles menilai situasi ini membuat para nakes honorer berada dalam posisi yang tidak pasti. Mereka tetap bekerja penuh tanggung jawab, tetapi belum memperoleh kepastian mengenai status kepegawaian maupun jenjang kariernya.
Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Menurutnya, negara harus memberikan kejelasan apakah para tenaga kesehatan tersebut akan diangkat menjadi PPPK, PPPK paruh waktu, atau skema lain yang memberikan kepastian status.
Yang terpenting, kata Charles, pemerintah harus memiliki arah yang jelas dan tidak membiarkan para tenaga kesehatan terus berada dalam ketidakpastian.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan nakes honorer selama ini berperan besar dalam menjaga layanan kesehatan tetap berjalan, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga medis. Tanpa mereka, banyak fasilitas kesehatan berpotensi mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.
“Mereka setiap hari membantu menyelamatkan nyawa manusia, tetapi statusnya masih honorer,” tegas Charles.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera menunjukkan ketegasan dan menghadirkan solusi yang memberikan perlindungan sekaligus kepastian masa depan bagi para nakes honorer di seluruh Indonesia.
