Manusiasenayan.id – Kalau yang lagi diperiksa adalah mantan petinggi penegak hukum, proses hukumnya tentu bakal disorot habis-habisan. Nah, itu juga yang lagi jadi perhatian Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Menurutnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) harus benar-benar menjaga independensi saat mengusut kasus yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Buat Habiburokhman, jangan sampai publik malah bertanya-tanya, “Yang nyidik ini orang yang dulu satu tim juga, ya?” Karena kalau muncul kesan seperti itu, kepercayaan masyarakat bisa ikut goyah.
Makanya, saat konferensi pers di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026), Habiburokhman mengaku sudah mengingatkan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus, Margono. Ia bilang, perkara ini bukan cuma soal membongkar kasus, tapi juga soal membuktikan kalau proses hukumnya benar-benar bersih dan objektif.
“Saya wanti-wanti ke Plt Jampidsus Pak Margono. Ini jadi tantangan bagaimana teman-teman penyidik bisa menunjukkan independensinya,” kata Habiburokhman.
Menurut politikus Partai Gerindra itu, langkah paling aman adalah membentuk tim penyidik baru yang benar-benar steril dari hubungan kerja dengan Jampidsus sebelumnya. Jadi, nggak ada cerita soal konflik kepentingan atau dugaan “main mata” di belakang layar.
Ia menilai Kejagung punya banyak unsur yang bisa dilibatkan untuk membentuk tim tersebut. Misalnya dari Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), atau unsur lain yang memang tidak punya keterkaitan langsung dengan kepemimpinan sebelumnya.
“Kalau bisa, tim yang menangani perkara ini jangan sampai terafiliasi langsung dengan Jampidsus yang lama. Bikin tim baru yang benar-benar steril,” tegasnya.
Meski begitu, Habiburokhman mengaku masih percaya dengan Kejaksaan Agung. Menurutnya, lembaga itu sudah beberapa kali menunjukkan kalau mereka berani bersih-bersih internal, termasuk ketika ada jaksa yang tersandung masalah hukum.
Artinya, bukan hal baru kalau aparat kejaksaan harus memeriksa bahkan menindak aparat kejaksaan lainnya.
“Sudah ada presedennya. Jaksa menangkap jaksa, jaksa memeriksa jaksa. Jadi saya yakin Kejaksaan Agung bisa menjalankan proses ini dengan baik,” ujarnya.
Di mata DPR, yang sekarang paling penting bukan cuma siapa yang jadi tersangka atau bagaimana akhir kasusnya. Yang nggak kalah penting adalah memastikan seluruh proses berjalan transparan, adil, dan bebas konflik kepentingan. Soalnya, kalau prosesnya dipercaya publik, hasil akhirnya juga bakal lebih mudah diterima.
