Manusiasenayan.id – Ngomongin soal kebijakan pendidikan, Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti ngingetin satu hal penting: jangan asal cepat, tapi harus tepat. Menurutnya, setiap keputusan di sektor pendidikan itu nggak bisa dibuat secara tergesa-gesa, apalagi kalau dampaknya menyangkut masa depan siswa.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas ramainya wacana soal sekolah daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sempat digaungkan pemerintah. Reni menegaskan, kebijakan seperti ini wajib lewat proses kajian komprehensif, berbasis data, dan dipikirin efek jangka panjangnya.
“Dalam membuat kebijakan pendidikan, kita nggak boleh buru-buru. Semua harus lewat kajian mendalam biar nggak berdampak negatif ke siswa,” tegas Reni.
Makanya, ia mendukung keputusan Mendikdasmen Abdul Mu’ti yang membatalkan wacana PJJ tersebut. Bukan tanpa alasan—menurut Reni, sampai sekarang, metode tatap muka masih jadi cara paling optimal buat proses belajar.
Kenapa? Karena interaksi langsung antara guru dan siswa itu punya peran besar. Nggak cuma soal akademik, tapi juga soal pembentukan karakter, pemahaman materi, sampai perkembangan sosial anak.
“Sekolah tatap muka tetap jadi pilihan terbaik, karena pengalaman belajarnya lebih utuh,” jelasnya.
Meski begitu, Reni nggak menutup mata soal pentingnya inovasi di dunia pendidikan. Tapi, ia mengingatkan bahwa inovasi harus dijalankan secara terukur, bukan asal coba-coba yang justru bisa nurunin kualitas pembelajaran.
Ia juga mendorong pemerintah buat lebih terbuka dengan melibatkan banyak pihak. Mulai dari guru, orang tua, sampai pakar pendidikan, semuanya harus diajak duduk bareng sebelum kebijakan diputuskan. Menurutnya, kebijakan yang baik itu lahir dari kolaborasi, bukan keputusan sepihak.
Lebih jauh, Reni berharap setiap kebijakan pendidikan benar-benar berpihak ke kepentingan terbaik peserta didik. Tujuannya jelas: mencetak generasi yang unggul dan siap menghadapi masa depan.
“Pendidikan itu soal masa depan bangsa. Jadi kebijakannya harus matang dan berorientasi jangka panjang,” pungkasnya.
Di sisi lain, terkait isu penghematan energi nasional, Reni juga menyoroti wacana Work From Home (WFH). Ia mengingatkan pemerintah agar lebih selektif menentukan sektor mana yang cocok menerapkan kebijakan ini.
Jangan sampai, niat hemat energi malah bikin proses penting—termasuk pendidikan—jadi terganggu. Intinya, semua kebijakan harus tetap mengutamakan kualitas dan efektivitas.
