Manusiasenayan.id – Fenomena nomor asing tiba-tiba ngehubungi, ngakunya orang penting, terus ujung-ujungnya minta transfer atau sumbangan, ternyata bukan sekadar cerita horor grup keluarga. Pemerintah sekarang lagi serius beresin modus scam call yang makin kreatif dan makin ngeselin.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, buka suara soal langkah pemerintah yang udah mulai “nyapu” nomor-nomor telepon terindikasi penipuan. Dalam rapat kerja bareng Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/5/2026), Meutya bilang pihaknya bareng operator seluler sudah memblokir lebih dari 13 ribu nomor telepon yang berkaitan dengan aksi penipuan digital.
Yang bikin geleng kepala, ternyata banyak pelaku pakai modus impersonation, alias pura-pura jadi orang penting. Ada yang ngaku pejabat publik, bahkan sampai mencatut nama anggota DPR RI, lalu ujungnya minta bantuan dana atau sumbangan.
“Bayangin aja, ada yang tiba-tiba nelpon, ngakunya anggota DPR, terus minta transfer bantuan. Kedengarannya absurd, tapi ternyata kejadian,” kira-kira begitu gambaran modus yang sekarang ramai dipakai pelaku scam.
Menurut Meutya, pemerintah sudah memblokir sekitar 3.000 nomor telepon yang ketahuan dipakai buat modus nyamar jadi pejabat publik. Langkah ini jadi bagian dari upaya buat ngerem penipuan digital yang makin variatif.
Bukan cuma modus pejabat gadungan, ada juga sekitar 2.500 nomor lain yang dilaporkan terlibat dalam berbagai bentuk penipuan digital. Mulai dari investasi online bodong, jebakan jual-beli online palsu, sampai promosi judi online yang ujung-ujungnya bikin rekening jebol.
Tapi satu hal yang ditekankan pemerintah: perang lawan scam ini gak bisa jalan sendirian. Meutya bilang jumlah nomor yang diblokir sebenarnya bisa jauh lebih besar kalau masyarakat makin aktif buat lapor nomor mencurigakan.
Jadi kalau ada nomor random nelpon, gaya ngomongnya terlalu meyakinkan, tiba-tiba ngajak transfer, nawarin cuan gak masuk akal, atau ngaku orang penting tapi vibes-nya mencurigakan, jangan buru-buru percaya. Screenshot, catat, lalu laporkan supaya operator bisa bantu blokir aksesnya.
Di sisi lain, pemerintah juga lagi all-out ngegas perang melawan judi online. Sejak 20 Oktober 2024 sampai 16 Mei 2026, Komdigi tercatat sudah memutus akses lebih dari 3,4 juta situs judi online. Angka ini jadi salah satu langkah besar buat nahan laju kejahatan digital yang makin masif.
Menariknya, ada sinyal penurunan perputaran uang judi online. Berdasarkan data PPATK, sepanjang 2025 nilai transaksi judi online tercatat sekitar Rp286 triliun, turun hampir 30 persen dibanding tahun sebelumnya yang sempat tembus Rp400 triliun.
Gak berhenti di pemblokiran situs, Komdigi juga ikut ngejar aliran uangnya. Sepanjang 2025, mereka sudah mengajukan lebih dari 25 ribu permohonan pemblokiran rekening bank ke OJK yang diduga terkait aktivitas judi online. Jadi sekarang bukan cuma situsnya yang dibabat, tapi jalur duitnya juga ikut dipersempit.
