Manusiasenayan.id – Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, nggak mau lagi dengar cerita desa gelap di tengah provinsi yang katanya surplus listrik. Saat Kunjungan Kerja Komisi XII ke Jawa Barat, ia langsung menegaskan pentingnya pemerataan infrastruktur kelistrikan sebagai bagian dari evaluasi program elektrifikasi nasional.
Dalam pertemuan bareng PT PLN (Persero) UID Jawa Barat, Irsan blak-blakan. Menurutnya, masih ada desa-desa di pelosok yang belum menikmati aliran listrik, padahal Jawa Barat dikenal punya pasokan listrik yang melimpah. Buatnya, ini ironi yang nggak bisa dibiarkan.
Ia menilai masalah utamanya ada di jaringan transmisi yang belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil. Di kota, jaringan sudah besar dan kuat. Tapi di pelosok, aksesnya masih terbatas. Padahal, kata dia, beberapa daerah sebenarnya cuma butuh jaringan distribusi yang lebih kecil supaya listrik bisa masuk.
“Banyak kendala di pelosok desa yang belum mendapatkan aliran listrik. Ini kemungkinan karena transmisi yang belum sampai ke wilayah tersebut. Hal ini harus terus kita pantau bersama agar listrik benar-benar masuk ke seluruh pelosok desa,” tegas Irsan di Bandung, Jumat (20/02/2026).
Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mengingatkan PLN supaya menyusun perencanaan transmisi secara matang dan komprehensif. Ia menolak keras situasi di mana listrik nasional surplus, tapi masih ada warga desa yang hidup tanpa penerangan layak.
Menurut Irsan, negara nggak boleh membiarkan kesenjangan wilayah terus terjadi hanya karena persoalan teknis distribusi. Program elektrifikasi nasional harus benar-benar terasa manfaatnya sampai ke akar rumput.
“Jangan sampai listrik kita surplus, tapi masyarakat pedesaan belum mendapatkan akses. Tidak boleh lagi ada ketimpangan. Tujuannya jelas, supaya seluruh masyarakat merasakan manfaat listrik,” ujarnya.
Bagi Komisi XII, pengawasan ini bukan formalitas kunjungan kerja semata. Mereka ingin memastikan implementasi program berjalan konkret di lapangan. Artinya, bukan cuma angka rasio elektrifikasi yang naik di atas kertas, tapi benar-benar ada lampu yang menyala di rumah warga desa.
Irsan pun mendorong kolaborasi yang lebih solid antara DPR, PLN, dan pemerintah daerah. Ia menekankan, pemerataan listrik bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi bagian dari upaya mendorong keadilan energi dan mempercepat pembangunan daerah.
Karena di era sekarang, listrik bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan. Ia sudah jadi fondasi aktivitas ekonomi, pendidikan, sampai layanan kesehatan. Jadi, kalau masih ada desa yang gelap, itu bukan cuma soal kabel belum terpasang—tapi soal komitmen yang harus diperkuat.
