Manusiasenayan.id –Persiapan ibadah haji 2026 makin disorot. Anggota Komisi VIII DPR RI, Surahman Hidayat, ngingetin pemerintah buat gerak cepat dengan cara yang antisipatif, transparan, dan pastinya fokus ke keamanan jemaah. Soalnya, situasi global lagi nggak santai—mulai dari ekonomi dunia yang naik-turun sampai konflik Iran–Israel yang bisa berdampak ke kawasan Timur Tengah.
Beberapa waktu lalu, Komisi VIII udah dapet penjelasan dari pemerintah soal penyesuaian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kenaikan ini dipicu harga avtur yang makin mahal dan kurs rupiah yang melemah terhadap dolar AS. Tapi kabar baiknya, tambahan biaya ini nggak dibebankan ke jemaah, melainkan ditanggung negara. Jadi, jemaah tetap bisa fokus ibadah tanpa mikirin biaya tambahan.
Surahman juga ngegas soal pentingnya koordinasi antar lembaga. Ia menegaskan, “Dalam penggunaan keuangan negara, Menteri Haji dan Umrah RI harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Nggak cuma soal biaya, kualitas layanan juga harus naik level. Surahman minta digitalisasi layanan haji makin dimaksimalkan, termasuk integrasi data dengan otoritas Arab Saudi. Tujuannya jelas: bikin proses lebih efisien tanpa nambah ribet urusan administrasi jemaah.
Di sisi lain, pengelolaan dana haji oleh BPKH juga kena spotlight. Surahman menekankan pentingnya transparansi investasi dan pemanfaatan nilai manfaat yang jelas. Ia menyebut, “Akuntabilitas dan komunikasi publik yang terbuka harus dijaga agar masyarakat memahami arah penggunaan dana haji.”
Komisi VIII juga dorong pemerintah buat memperkuat koordinasi lintas kementerian, terutama di sektor kesehatan, transportasi, dan kuota haji. Soalnya, kuota masih sangat bergantung pada kebijakan Arab Saudi, jadi perlu strategi matang biar nggak ada kendala.
Soal keamanan, ini jadi highlight utama. Dengan kondisi geopolitik yang lagi panas, pemerintah diminta serius nyiapin mitigasi risiko. Mulai dari pengaturan penerbangan, koordinasi dengan otoritas Saudi, sampai skenario evakuasi darurat kalau situasi memburuk.
Surahman juga menegaskan pentingnya rasa aman bagi jemaah. Ia menyatakan, “Keamanan adalah fondasi dari seluruh layanan haji. Jamaah harus merasa terlindungi sejak keberangkatan hingga kepulangan.”
Ia juga menambahkan, “Seluruh jamaah Indonesia harus dapat dipastikan berangkat dengan aman, sehat, dan nyaman.”
Terakhir, ia mengingatkan pentingnya informasi yang jelas ke publik. Jangan sampai jemaah termakan isu-isu nggak jelas. Ia mendorong pemerintah untuk aktif memberi update. Menurutnya, “Ibadah haji adalah amanah besar. Negara wajib hadir dengan pelayanan terbaik, transparan, berkeadilan, dan menjamin keamanan jamaah di tengah dinamika geopolitik global.”
Intinya, haji bukan cuma soal berangkat, tapi soal tanggung jawab negara dalam kasih pelayanan terbaik di tengah situasi global yang nggak pasti.
