Manusiasenayan.id – Di tengah obrolan serius tapi santai ala tongkrongan kebijakan, Anggota Komisi X DPR RI, Muslimin Bando, lagi ngegas dorong implementasi Satu Data Indonesia. Menurut dia, ini bukan sekadar jargon pemerintah, tapi fondasi penting biar arah pembangunan nggak kayak chat yang beda topik—nggak nyambung. Saat kunjungan kerja ke BPS Provinsi Sulawesi Tengah, doi tegas bilang kalau integrasi data lintas sektor itu kunci biar semua kebijakan bisa jalan seirama.
“Harapannya, semua sektor pakai satu data yang valid, nggak beda-beda tiap daerah,” ujarnya di Palu. Intinya simpel: kalau datanya sama, keputusan juga bisa lebih sinkron dan nggak asal tebak. Karena realitanya, beda data sedikit aja bisa bikin kebijakan melenceng jauh.
Muslimin juga nyinggung momentum Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah konkret buat nyatuin data ekonomi nasional. Dengan data yang rapi dan terintegrasi, pemerintah bisa punya pegangan kuat buat ambil keputusan. Jadi bukan cuma feeling atau asumsi, tapi bener-bener berbasis angka yang jelas.
Nggak cuma soal ekonomi, sektor pendidikan juga kena spotlight. Saat ini, pemerintah lagi mengarah ke kebijakan wajib belajar 13 tahun, termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD). Buat Muslimin, ini langkah maju yang wajib dikawal serius.
“Sekarang bukan lagi 12 tahun, tapi 13 tahun, termasuk PAUD. Ini penting buat ningkatin kualitas SDM kita,” jelas politisi PAN tersebut.
Tapi, dia juga ngingetin, semua rencana keren ini bakal percuma kalau datanya amburadul. Penentuan angka harapan lama sekolah, distribusi fasilitas pendidikan, sampai evaluasi kebijakan—semuanya butuh data yang akurat dan objektif.
Makanya, Komisi X DPR RI berharap revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang lagi dibahas bisa makin memperkuat peran data statistik. Harapannya, ke depan setiap kebijakan pendidikan nggak cuma terdengar bagus di atas kertas, tapi juga tepat sasaran di lapangan.
Di era serba digital kayak sekarang, data itu ibarat bahan bakar utama. Tanpa data yang jelas, kebijakan cuma jadi wacana. Tapi dengan data yang solid, arah pembangunan bisa lebih pasti, terukur, dan tentunya berdampak nyata.
Jadi, kalau mau pendidikan Indonesia naik level, satu hal yang nggak boleh ketinggalan: data yang bener, bukan sekadar angka asal kumpul.
