Manusiasenayan.id – Kalau ngomongin RAPBN, banyak orang mungkin langsung kebayang tumpukan angka dan dokumen tebal. Padahal di balik pembahasan anggaran negara, ada banyak kebutuhan penting yang bakal menentukan bagaimana pelayanan publik dan keamanan berjalan di lapangan.
Hal itu yang disorot Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Soedeson Tandra, saat pembahasan Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2027 di Senayan, Jakarta. Menurutnya, pemerintah perlu kasih perhatian lebih serius ke sektor keamanan, khususnya di Papua.
Dari kacamata Soedeson yang juga duduk di Komisi III DPR RI, salah satu pekerjaan rumah yang masih cukup besar adalah pembangunan Markas Polda di Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Menurutnya, keberadaan Mapolda bukan cuma soal gedung atau kantor semata, tapi soal bagaimana aparat bisa bekerja lebih maksimal untuk menjaga keamanan masyarakat.
Ia menilai, kalau fasilitas dasar kelembagaan saja belum lengkap, banyak urusan bakal ikut tersendat. Mulai dari penempatan personel, pembinaan anggota, sampai pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Program-program yang sangat penting itu pertama di Kepolisian,” kata Soedeson.
Sebagai wakil rakyat dari Papua Tengah, ia melihat Papua bukan daerah biasa. Papua adalah salah satu wajah Indonesia yang dilihat dunia. Karena itu, daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan keamanan perlu mendapat dukungan nyata, bukan sekadar perhatian di atas kertas.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur kepolisian bakal membantu negara hadir lebih dekat dengan masyarakat. Dengan sistem yang lebih tertata dan dukungan fasilitas yang memadai, aparat juga bisa bekerja lebih efektif dalam menjaga situasi tetap kondusif.
Selain bicara soal kepolisian, Soedeson juga mengingatkan pemerintah untuk tidak setengah-setengah dalam memperkuat anggaran BNN. Ia menilai persoalan narkoba saat ini sudah berada di level yang mengkhawatirkan.
Bahkan, menurutnya, ancaman narkoba sekarang bukan cuma menyasar kota-kota besar, tetapi juga mulai masuk ke berbagai daerah, termasuk wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Yang bikin makin waswas, korbannya banyak berasal dari kalangan anak muda.
“Menurut saya ini sudah darurat narkoba,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan dukungan anggaran yang lebih besar agar BNN bisa bergerak lebih luas dan lebih agresif dalam menjalankan tugas pencegahan maupun pemberantasan narkotika.
Tak berhenti di situ, Soedeson juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran untuk Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, sebagai lembaga yang menjaga konstitusi negara, MK perlu didukung dengan anggaran yang cukup agar pelayanan publik, persidangan, dan tugas kelembagaan lainnya bisa berjalan optimal.
Lewat pembahasan RAPBN 2027 ini, Soedeson berharap pemerintah benar-benar melihat kebutuhan lembaga-lembaga strategis secara proporsional. Baginya, keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat bukan urusan sampingan, melainkan fondasi penting agar pembangunan bisa berjalan dengan baik, terutama di Papua.
