Manusiasenayan.id – Kabar duka datang dari misi perdamaian dunia. Seorang prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan UNIFIL di Lebanon dilaporkan gugur setelah markas mereka terkena serangan. Nggak cuma itu, beberapa personel lain juga mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Situasi ini langsung bikin banyak pihak angkat suara, termasuk dari DPR RI.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah Indonesia yang mendesak PBB untuk melakukan investigasi mendalam. Menurutnya, kejadian ini bukan hal sepele dan harus ditangani secara serius lewat jalur hukum internasional.
Ia juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang sedang menjalankan misi mulia di luar negeri. Dalam pernyataannya, Sukamta berharap almarhum mendapatkan tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan.
“Ini adalah tugas mulia dalam menjaga perdamaian dunia. Kita semua tentu berduka, tapi juga harus memastikan keadilan ditegakkan,” ujarnya.
Serangan ke Pasukan Perdamaian Bukan Hal Biasa
Menurut Sukamta, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian seperti UNIFIL jelas melanggar prinsip hukum internasional. Ia menegaskan bahwa tindakan seperti ini nggak bisa ditoleransi dan harus diusut sampai tuntas.
Indonesia sendiri selama ini dikenal aktif dalam misi perdamaian global. Keterlibatan TNI di berbagai negara jadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dunia. Tapi di sisi lain, keamanan prajurit juga harus jadi prioritas utama.
Makanya, Sukamta mendorong agar proses investigasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas: mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas serangan ini dan memastikan ada proses hukum yang berjalan.
Diplomasi Jalan, Ketegasan Tetap Jalan
Meski Indonesia dikenal sebagai negara yang mengedepankan diplomasi, Sukamta menekankan bahwa ketegasan tetap harus dikedepankan. Menurutnya, menjaga kehormatan bangsa itu nggak bisa ditawar.
“Indonesia harus tetap bijak, tapi juga tegas. Ini soal martabat bangsa dan perlindungan prajurit kita di luar negeri,” tegasnya.
Komisi I DPR RI pun memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah. Termasuk memastikan bahwa setiap prajurit TNI yang bertugas di misi internasional mendapat perlindungan maksimal.
Di akhir, DPR berharap kasus ini bisa segera ditindaklanjuti lewat mekanisme internasional yang berlaku. Harapannya, keadilan untuk korban bisa ditegakkan dan kredibilitas misi perdamaian dunia tetap terjaga.
