Manusiasenayan.id – Wacana kerja dari rumah alias WFH buat ASN lagi naik daun. Di tengah kondisi global yang lagi panas gara-gara konflik Timur Tengah, pemerintah mulai cari cara buat tekan konsumsi BBM. Salah satu opsi yang dilempar ke publik: ya, kerja dari rumah.
Tapi, Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, ngingetin satu hal penting—jangan asal jalan. Menurut dia, kalau pemerintah serius mau terapkan WFH, harus ada desain kebijakan yang jelas, terukur, dan nggak setengah-setengah.
“Kalau nanti diterapkan, pemerintah harus bikin desain WFH yang jelas dan terukur,” tegas Bey.
Bey sendiri sebenarnya nggak menolak ide ini. Bahkan, dia bilang usulan WFH ini layak diapresiasi, apalagi tujuannya buat efisiensi BBM. Timing-nya juga dinilai pas karena sebentar lagi bakal masuk momen libur panjang seperti Idulfitri dan Nyepi, di mana mobilitas biasanya meningkat.
Tapi, di balik itu semua, Bey menekankan satu hal yang nggak boleh dikorbankan: pelayanan publik. Jangan sampai ASN WFH, tapi masyarakat malah kena dampaknya.
Menurut dia, pemerintah harus benar-benar menghitung secara detail—berapa sih potensi penghematan BBM dari kebijakan ini? Jangan cuma asumsi, tapi pakai data yang konkret.
“Harus dihitung, berapa BBM yang bisa dihemat, dan pastikan pelayanan ke masyarakat tetap berjalan efektif meskipun WFH,” jelasnya.
Selain itu, Bey juga menyoroti soal teknis pelaksanaan. Nggak semua instansi bisa langsung ikut WFH. Pemerintah perlu memilah kementerian atau lembaga mana yang memungkinkan menjalankan sistem ini tanpa mengganggu kinerja.
Maklum, jumlah ASN di Indonesia itu nggak sedikit. Ribuan pegawai tersebar di berbagai instansi dengan fungsi yang beda-beda. Jadi, nggak bisa disamaratakan.
“Instansi dan kementerian kan banyak. Tinggal ditentukan mana yang bisa WFH, berapa lama, dan nanti dari situ bisa kelihatan dampak penghematan BBM-nya,” tambah Bey.
Intinya, WFH bukan sekadar solusi instan buat hemat energi. Kalau mau efektif, kebijakan ini harus dirancang matang—mulai dari skema kerja, target efisiensi, sampai jaminan layanan publik tetap aman.
Kalau semua itu bisa dikunci dengan baik, WFH bukan cuma jadi wacana, tapi bisa jadi langkah nyata menghadapi tekanan ekonomi global tanpa bikin pelayanan ke masyarakat jadi korban.
