ManusiaSenayan.id – Kabut pagi di Tolikara, Papua Pegunungan, sering jadi latar cerita tentang satu nama yang kini dikenal sampai ke Senayan: Arianto Kogoya, S.E. Bagi banyak orang di kampung halamannya, ia bukan sekadar “anggota DPD RI”, tapi bukti bahwa suara dari pegunungan yang jauh dari pusat kekuasaan bisa terdengar lantang di tingkat nasional.
Arianto adalah anggota DPD RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Papua Pegunungan, berdomisili di Tolikara. Di Pemilu 2024, ia melaju dengan raihan sekitar 341 ribu suara, menjadi peraih suara terbanyak di provinsinya. Bagi sebuah provinsi baru yang masih sibuk menata diri, angka itu adalah bentuk kepercayaan sekaligus tuntutan.
Saat rekapitulasi suara, ia menyebut pencapaian itu sebagai “sejarah”. Namun, sejak awal ia menolak memposisikan kemenangannya sebagai kejayaan pribadi. Kursi DPD itu ia sebut sebagai amanah bersama: titipan pemilih, relawan, tokoh adat, gereja yang ikut mendukung. Narasinya jelas: bukan “saya menang”, melainkan “kita menitipkan tanggung jawab”.
Menyoal Transmigrasi, Mengusulkan 5.000 Guru dan Tenaga Medis
Nama Arianto pertama kali ramai diberitakan ketika ia menyoroti rencana program transmigrasi ke Tanah Papua. Di tengah narasi resmi soal pemerataan penduduk, ia mengajak melihat kebutuhan paling mendesak di Papua Pegunungan.
Baginya, persoalan dasarnya sederhana namun serius: Papua Pegunungan lebih membutuhkan guru dan tenaga medis daripada kiriman penduduk baru.
Ia mendorong pemerintah pusat, khususnya Presiden, untuk meninjau ulang program transmigrasi dan menggantinya dengan skema “transmigrasi khusus” berupa pengiriman 5.000 guru dan tenaga kesehatan ke wilayah tertinggal, termasuk Papua Pegunungan.
Argumennya bertumpu pada fakta lapangan. Di Kabupaten Tolikara, misalnya, ada 74 SD tetapi hanya sekitar 142 guru ASN. Rata-rata satu sekolah hanya ditopang dua guru. Ini berarti jam belajar terbatas, mata pelajaran tak semuanya terlayani, dan masa depan anak-anak tertahan di tengah jalan.
Bagi generasi muda, gagasan Arianto ini menyentuh hak paling dasar: hak untuk belajar dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Tanah Adat dan Martabat Papua
Dalam perdebatan yang sama, Arianto mengingatkan satu hal krusial: Tanah Papua bukan tanah kosong. Setiap jengkal tanah memiliki pemilik adat, sejarah, dan hubungan emosional lintas generasi.
Ia menegaskan, ketika negara ingin memanfaatkan tanah adat untuk program pembangunan, harus digunakan pendekatan “ganti untung”, bukan sekadar ganti rugi. Masyarakat adat patut diposisikan sebagai mitra terhormat, bukan penonton yang menerima keputusan sepihak.
Di sini, perjuangan Arianto bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga martabat dan identitas orang Papua.
Noken, UMKM, dan Ekonomi Kreatif OAP
Di luar ruang sidang, Arianto kerap turun ke daerah. Dalam satu kali reses di Wamena, ia berdialog dengan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM: mama-mama penjual hasil bumi, perajin noken, penjual makanan lokal, hingga pelaku seni dan budaya. Dari pertemuan itu, ia menangkap persoalan klasik: produk ada, tetapi pasar buntu.
Karena itu, Arianto mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan pasar yang layak dan representatif bagi pelaku UMKM dan ekraf, menjadikan kuliner serta produk lokal OAP sebagai konsumsi utama dalam kegiatan resmi pemerintah, dan mengangkat kuliner serta kerajinan Papua Pegunungan ke panggung yang lebih luas. Dengan cara itu, Orang Asli Papua (OAP) didorong naik kelas, dari sekadar pengisi acara menjadi pelaku utama roda ekonomi.
2.200 Rumah dan Subjek Pembangunan
Saat pemerintah pusat merencanakan pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan, Arianto ikut mendampingi kunjungan menteri ke Wamena. Di sana ia memberi peringatan: jika proyek sebesar ini tidak melibatkan pengusaha dan tenaga kerja lokal, akan muncul kecemburuan sosial dan potensi konflik.
Dari situ lahir salah satu prinsip yang ia ulang di berbagai kesempatan: OAP harus menjadi pelaku dan subjek pembangunan, bukan sekadar penonton. Ia juga menyoroti keterbatasan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Papua Pegunungan dan mendorong adanya Instruksi Presiden (Inpres) khusus agar provinsi baru ini punya “bensin” anggaran yang cukup untuk berlari mengejar ketertinggalan.
Suara dari Lembah untuk Senayan
Sebagai anggota Komite III DPD RI, fokus kerja Arianto menyentuh langsung kehidupan sehari-hari: pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, hingga ekonomi kreatif. Dari sikap-sikapnya, benang merah perjuangannya terlihat jelas:
- menuntut lebih banyak guru dan tenaga medis,
- membela hak tanah adat,
- mengangkat UMKM dan ekraf OAP,
- dan memastikan OAP menjadi subjek utama pembangunan.
“Dari Tolikara ke DPD RI” akhirnya bukan sekadar kisah seorang politisi yang naik panggung nasional. Ini adalah cerita tentang seorang putra pegunungan yang mencoba mengubah arah kebijakan, dari yang selama ini banyak bicara atas nama Papua, menjadi kebijakan yang disusun bersama orang Papua, terutama di Papua Pegunungan.
