Manusiasenayan.id – Ruang digital Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Judi online makin brutal, iklan pinjol ilegal nongol di mana-mana, konten medsos makin nggak ramah buat anak, plus buzzer yang bikin linimasa panas tanpa substansi. Isu-isu ini diangkat langsung oleh Anggota DPD RI, Muhammad Hidayattollah, dalam rapat kerja Komite I DPD RI bareng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI.
Rapat yang digelar di Gedung DPD RI, Jakarta, itu dihadiri langsung Wakil Menteri Komdigi RI beserta jajaran. Dan di forum resmi negara itu, Hidayattollah nggak sekadar curhat—tapi bawa tawaran solusi jangka panjang.
Menurut dia, penindakan doang nggak cukup. Blokir situs boleh, take down konten perlu, tapi kalau mindset masyarakat masih gampang kejebak, masalahnya bakal muter di situ-situ aja.
“Pemblokiran itu penting, tapi literasi digital harus jadi fondasi. Terutama buat anak muda, biar sadar dan bertanggung jawab saat hidup di dunia digital,” tegas Hidayattollah.
Bahasanya sederhana: kalau warganya melek, jebakan digital nggak gampang laku.
Literasi Digital Bukan Cuma Seminar Seremonial
Hidayattollah menyoroti bahwa literasi digital jangan berhenti di baliho, spanduk, atau acara formal yang habis difoto lalu selesai. Menurutnya, literasi harus jadi gerakan hidup, bukan program tempelan.
Ia menilai, maraknya judi online dan pinjol ilegal bukan cuma soal kejahatan siber, tapi juga soal rendahnya pemahaman digital masyarakat. Banyak yang kejebak karena nggak paham risikonya, bukan semata karena niat.
Nggak cuma itu, ia juga menyinggung konten media sosial yang makin liar, terutama yang bisa diakses anak di bawah umur. Dari konten dewasa terselubung sampai glorifikasi gaya hidup instan, semua berseliweran tanpa filter sosial yang kuat.
Internet Cepat Tapi Nggak Merata = Masalah Baru
Menariknya, Hidayattollah juga ngingetin satu hal penting: ngomongin literasi digital nggak bisa lepas dari soal akses internet. Karena faktanya, masih banyak wilayah yang bahkan belum kebagian sinyal layak.
Ia secara spesifik menyoroti Kalimantan Selatan, terutama Pegunungan Meratus dan desa-desa pelosok, yang sampai sekarang masih keteteran soal jaringan.
Logikanya simpel: gimana mau cerdas digital kalau akses aja susah?
Komdigi RI: Dicatat dan Dikawal
Menanggapi berbagai masukan itu, Wakil Menteri Komdigi RI menyampaikan bahwa kementerian mencatat secara serius seluruh usulan yang disampaikan DPD RI, termasuk soal literasi digital, pemberantasan konten negatif, dan pemerataan jaringan internet.
Komdigi, kata Wamen, terus memperkuat pengawasan ruang digital—mulai dari judi online, iklan pinjol ilegal, sampai konten yang nggak aman buat anak. Di saat yang sama, program literasi digital juga didorong agar lebih inklusif dan kolaboratif.
Libatkan Anak Muda, Bukan Cuma Jadi Objek
Satu poin penting dari Hidayattollah: anak muda jangan cuma jadi target, tapi jadi pelaku. Ia mendorong agar program literasi digital melibatkan kreator konten, influencer, dan komunitas digital.
Soalnya, siapa lagi yang paling didengar di dunia maya kalau bukan mereka?
Di akhir, Hidayattollah menegaskan bahwa DPD RI lewat Komite I siap mengawal dan bersinergi dengan Komdigi RI, agar kebijakan yang dibuat nggak berhenti di Jakarta, tapi benar-benar terasa sampai ke daerah—khususnya Kalimantan Selatan.
Intinya satu: ruang digital harus diselamatkan, bukan dibiarkan jadi rimba bebas. Dan literasi digital adalah senjata paling masuk akal buat itu.
