ManusiaSenayan.id – Bencana di Sumatra itu kadang vibes-nya kayak tugas kelompok: yang kerja segelintir, yang panik banyak, dan deadline-nya nggak bisa ditawar. Nah, Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI baru saja mengungkap empat masalah utama dalam penanganan bencana di Sumatra. Ini hasil koordinasi mereka selama 1–5 Januari 2025, lalu dibahas lagi dalam rapat koordinasi di Banda Aceh pada Sabtu (10/1/2026).
Perwakilan Satgas Galapana DPR RI, TA Khalid, bilang mereka diminta untuk tanya langsung ke kepala daerah soal prioritas masalah. Biar nggak pakai ilmu “kira-kira”, tapi pakai data lapangan. Kata Khalid: “Sesuai arahan Ketua Satgas (Sufmi Dasco Ahmad), bahwa untuk meminta langsung kepada bupati mana prioritas (permasalahan) yang harus segera ditindaklanjuti dari sekian banyak permasalahan.” Intinya: jangan sok tahu, mending sok turun lapangan.
Masalah pertama: normalisasi sungai. Banyak sungai masih rawan bikin banjir susulan karena aliran air ketahan kayu dan sisa material. Ini kayak selokan depan rumah yang kalau dibiarkan, ujung-ujungnya jadi kolam renang dadakan. Khalid menegaskan fokus awalnya jelas: “Sungai ini dulu yang kita kejar.”
Masalah kedua: pembukaan akses, terutama jalan menuju wilayah yang terisolir. Ya gimana mau kirim bantuan kalau jalannya masih mode “nggak bisa dilewatin”?
Masalah ketiga: huntara (hunian sementara). Rencananya ada pembangunan 15 ribu. Tapi kadang urusan lahan bikin plot twist. Contohnya di Aceh Tamiang yang sempat terkendala lahan dari PTPN, sampai akhirnya kelar. Kata Khalid: “Seperti Bupati Aceh Tamiang, tidak dikasih lahan oleh PTPN. Ada misskomunikasi yang terjadi, alhamdulilla selesai.”
Masalah keempat: pembersihan rumah warga, terutama yang rusaknya ringan. Logikanya simpel: kalau rumah bisa dibersihkan dan dipakai lagi, warga nggak harus pindah ke huntara. Khalid bilang: “Kalau ada pembersihan, mungkin mereka tidak perlu huntara.”
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyebut masih ada 15 kabupaten/kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang statusnya belum pulih sepenuhnya, dan ia menekankan pentingnya dengar laporan langsung dari kepala daerah biar gambaran di lapangan lebih akurat.
