Manusiasenayan.id – Kabar dari Sumatera Selatan lagi-lagi bikin geleng kepala. Jalan umum yang harusnya jadi fasilitas rakyat, malah remuk redam gara-gara truk batubara yang tonasenya kebangetan. Kali ini, sorotan datang langsung dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Bang Fauzi Amro, M.Si, yang kelihatan udah nggak mau basa-basi.
Ceritanya, pemerintah lagi siapin pembangunan jalan Sekayu–Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas lewat APBN Rp170 miliar. Duit negara. Duit rakyat. Tapi Bang Fauzi wanti-wanti: jangan sampai sejarah buruk terulang.
“Jalan ini dibangun dari uang rakyat. Jangan rusak lagi gara-gara angkutan yang nggak patuh aturan,” tegas Bang Fauzi dari Jakarta (13/1/2026).
Pesannya jelas: jangan ulang drama lama—bangun jalan, rusak lagi, tambal lagi, rusak lagi. Yang capek siapa? Rakyat. Yang bayar siapa? Ya rakyat juga.
Batubara, Tolong Jangan Numpang di Jalan Umum
Bang Fauzi nggak muter-muter. Menurut dia, angkutan batubara nggak punya kontribusi langsung ke pembangunan jalan, tapi efek rusaknya ditanggung negara.
“Nggak ada pemasukan buat jalan, tapi kerusakannya ditimpakan ke APBN. Ini logika yang kebalik,” katanya.
Ia secara tegas minta angkutan batubara cuma lewat jalan khusus, bukan jalan nasional, provinsi, apalagi kabupaten/kota. Terutama di ruas Lubuk Linggau–Nibung (Muratara) yang kondisinya makin parah.
Masalah utamanya? ODOL—Over Dimension Over Loading. Truknya kegedean, muatannya kebanyakan, jalannya nggak kuat.
“Tonase batubara itu jauh melampaui kemampuan kelas jalan,” ungkapnya blak-blakan.
Aturannya Ada, Tinggal Berani Nerapin
Buat yang masih ngeles bilang “abu-abu aturan”, Bang Fauzi langsung buka kitab hukum
Larangan ini bukan wacana, tapi ada dasar hukumnya:
- UU No. 22 Tahun 2009 (LLAJ): setiap jalan punya kelas dan batas muatan. Lebih? Sanksi pidana, denda, sampai administratif.
- UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan: perusak jalan wajib tanggung jawab dan ganti rugi.
- PP No. 34 Tahun 2006: jalan harus dipakai sesuai fungsi, bukan dipaksa sampai jebol.
- UU No. 3 Tahun 2020 Minerba: perusahaan tambang wajib sediakan jalan khusus.
Kesimpulan Bang Fauzi simpel tapi nyelekit:
“Kalau dibiarkan, negara rugi dua kali—jalan rusak, APBN jebol lagi.”
Rakyat Jangan Cuma Nonton
Yang menarik, Bang Fauzi nggak mau pengawasan cuma di tangan aparat. Dia dorong pengawasan rame-rame: masyarakat, OKP, LSM, tokoh adat, sampai media.
“Kalau semua ikut ngawasin, pelanggaran nggak bisa disembunyiin,” katanya.
Ia juga usul tim pemantau angkutan batubara berbasis masyarakat, khusus buat ngawasin truk ODOL yang ngerusak jalan sekaligus ngebahayain nyawa pengguna jalan lain.
DPR Janji Kawal Terus
Sebagai Wakil Ketua Komisi XI, Bang Fauzi bilang DPR RI bakal terus dorong koordinasi lintas kementerian—Perhubungan, PUPR, sampai pemda—biar aturan nggak cuma jadi pajangan.
Penutupnya cukup menohok:
“Jalan itu urat nadi ekonomi rakyat. Nggak boleh dikorbankan demi industri yang nggak mau tanggung jawab.”
Catat baik-baik: jalan ini milik rakyat, bukan jalur bebas truk batubara.
