Manusiasenayan.id – Pemerintah lagi serius ngerapihin dapur birokrasi. Menteri PANRB Rini Widyantini negasin kalau Reformasi Birokrasi itu bukan sekadar program tahunan, tapi jadi fondasi terkuat buat bangun negara yang kuat dan berintegritas. Hal itu dia sampaikan saat kasih keynote speech di ajang SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Menurut Rini, selama ini SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) jadi alat kontrol penting biar kerja pemerintah nggak asal jalan. Dari tahap perencanaan, eksekusi program, sampai dampaknya ke masyarakat, semuanya harus nyambung dan bisa diukur. Intinya, nggak boleh lagi ada program yang cuma keren di atas kertas.
“Reformasi birokrasi adalah fondasi terkuat untuk membangun negara yang lebih kuat dan berintegritas. SAKIP memastikan perencanaan sampai program pemerintah benar-benar berdampak,” tegas Rini.
Ia juga ngingetin arahan Presiden: syarat peradaban bisa bertahan itu salah satunya punya birokrasi unggul. Kalau aparatnya solid dan responsif, kebijakan bisa jalan konsisten, pelayanan publik makin berkualitas, dan kepercayaan masyarakat ikut naik. Jadi ukurannya bukan cuma serapan anggaran, tapi seberapa terasa manfaatnya buat rakyat.
Masuk fase baru, reformasi birokrasi sekarang ngebut di jalur transformasi digital. Pemerintah dorong digitalisasi layanan publik dan kepegawaian supaya makin cepat, tepat, dan inklusif. Targetnya jelas: bangun tata kelola berbasis manusia atau human-based governance sampai 2029.
Hasilnya? Mulai kelihatan. Secara global dan nasional, indikator tata kelola pemerintahan dan pemerintahan digital nunjukin tren positif. Di dalam negeri, kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) juga makin memudahkan masyarakat akses layanan dalam satu pintu.
Evaluasi SAKIP 2025 juga nunjukin grafik naik. Nilai kementerian/lembaga tembus 73,61, pemerintah provinsi 69,05, dan kabupaten/kota 64,89. Artinya, kesadaran soal akuntabilitas dan disiplin anggaran makin matang. Setiap rupiah yang dibelanjakan dituntut kasih manfaat nyata.
Soal integritas, pembangunan Zona Integritas (ZI) terus diperkuat. Tahun 2025, ada 297 instansi ikut serta, dan 133 unit kerja sukses raih predikat WBK/WBBM. Unit kerja ini diharapkan jadi role model dan agen perubahan di instansinya masing-masing.
Ke depan, Kementerian PANRB bakal kembangin SAKP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) buat nguatkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemda dalam ngegas program prioritas Presiden.
Pesan Rini simpel tapi tegas: nggak bisa lagi kerja sendiri-sendiri. Semua harus kolaboratif, fokus ke outcome, dan pastiin kebijakan benar-benar nyentuh kebutuhan masyarakat.
