Manusiasenayan.id – Pemerintah Indonesia belum buru-buru mengambil sikap soal undangan rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan, hingga kini Presiden Prabowo Subianto masih mempertimbangkan apakah akan hadir langsung dalam forum internasional tersebut.
Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela menyampaikan bahwa undangan resmi memang sudah diterima pemerintah. Namun, keputusan final soal kehadiran Presiden belum diketok.
“Kita memang sudah menerima undangannya, sudah dicek juga oleh Pak Mensesneg, tapi Bapak Presiden masih belum memutuskan dan masih mempertimbangkan,” ujar Nabyl di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Nabyl menegaskan, hingga saat ini belum ada arahan lanjutan dari Presiden terkait langkah yang akan diambil. Artinya, opsi hadir atau tidak hadir masih sama-sama terbuka. Pemerintah pun belum bisa memastikan apakah Prabowo dapat mengirimkan perwakilan jika berhalangan hadir.
Menurut Nabyl, persoalan kehadiran dalam forum internasional semacam ini tidak sesederhana mengganti kursi kosong dengan delegasi. Pasalnya, tuan rumah rapat biasanya memiliki preferensi khusus, terutama jika undangan ditujukan langsung kepada kepala negara.
“Biasanya tuan rumah juga punya ketentuan sendiri. Ada yang tidak bisa diwakilkan. Apalagi undangan ini memang ditujukan kepada kepala negara,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengonfirmasi bahwa undangan rapat perdana Board of Peace telah diterima. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026. Meski begitu, Prasetyo menegaskan belum ada kepastian terkait kehadiran Prabowo.
“Ada undangannya. Soal hadir atau tidak, belum ada keputusan. Nanti akan kami sampaikan kalau sudah pasti,” kata Prasetyo, Senin (9/2).
Menariknya, jika Prabowo benar-benar hadir, pemerintah berharap momen tersebut bisa dimanfaatkan lebih jauh. Salah satunya dengan mendorong penandatanganan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang saat ini masih menunggu jadwal resmi.
“Kita tentu berharap bisa dua-duanya. Hadir di forum dan sekaligus menyelesaikan agenda kerja sama dagang,” ujar Prasetyo.
Kini, bola ada di tangan Presiden. Publik tinggal menunggu, apakah Prabowo akan melangkah ke panggung diplomasi global atau memilih strategi lain yang dianggap lebih pas bagi kepentingan nasional.
