Manusiasenayan.id – Anggaran mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud yang tembus Rp 8,5 miliar bikin publik angkat alis. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya langsung kasih respons tegas tapi tetap adem.
Menurut Bima, pembelian mobil dinas seharusnya dilakukan secara wajar dan proporsional. Ia meminta agar rencana tersebut dikaji ulang supaya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Sebaiknya memang pembelian mobil dinas sewajarnya saja,” kata Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (28/2/2026). Ia juga menambahkan, Gubernur Kaltim bisa kembali mengkaji ulang rencana pengadaan tersebut.
Buat Bima, prinsipnya sederhana: anggaran daerah harus benar-benar memperhatikan urgensi, kebutuhan nyata, dan manfaatnya buat warga. Ia bahkan mengingatkan masih ada Surat Edaran Mendagri Februari 2025 yang jelas-jelas meminta kepala daerah lebih bijak dalam mengalokasikan APBD.
Dalam surat edaran itu, kepala daerah diimbau memperhatikan aspek kebutuhan, prioritas, dan dampaknya bagi masyarakat luas. Artinya, setiap rupiah dari APBD harus punya alasan kuat dan terasa manfaatnya.
“Masih ada surat edaran Mendagri Februari 2025 yang meminta kepala daerah memperhatikan aspek urgensi, kebutuhan, dan manfaat bagi warga dalam alokasi APBD,” tegasnya.
Di sisi lain, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sudah buka suara. Ia memastikan rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, kendaraan tersebut bukan sekadar simbol, tapi bagian dari kebutuhan operasional untuk menjaga marwah Kaltim.
Penjelasan lebih detail disampaikan Sekda Kaltim Sri Wahyuni. Ia mengatakan rencana pengadaan itu sudah melalui pertimbangan matang, terutama soal efektivitas kerja kepala daerah di wilayah dengan karakter geografis ekstrem.
Kaltim memang punya medan berat, dari jalan rusak hingga akses pelosok yang jauh dari pusat kota. Sri menyebut kendaraan operasional gubernur harus andal dan mampu menembus medan berat agar pemantauan langsung bisa dilakukan.
“Pak Gubernur berkomitmen memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Untuk mencapai titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang representatif,” ujarnya.
Sekarang, bola ada di tangan Pemprov Kaltim. Publik menunggu, apakah anggaran itu tetap jalan atau benar-benar dikaji ulang sesuai arahan pusat.
