Manusiasenayan.id – Pemerintah pusat lagi serius ngebut perbaikan layanan kesehatan di Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan komitmen buat mempercepat pembenahan tata kelola rumah sakit daerah, khususnya yang selama ini jadi sorotan.
Penegasan ini disampaikan usai digelarnya bimbingan teknis (bimtek) secara daring bareng para direktur rumah sakit di Jayapura. Menurut Ribka, langkah ini bukan tiba-tiba, tapi lanjutan dari kunjungan kerja dan rapat koordinasi lintas instansi yang sebelumnya sudah dilakukan.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk terus benahi sistem layanan kesehatan di Papua,” tegas Ribka.
Dari hasil rapat di RSUD Yowari, muncul beberapa masalah krusial yang nggak bisa lagi ditunda. Mulai dari status sertifikat tanah, keberadaan pos keamanan Polri di area RS, sampai rencana besar buat perbaikan manajemen rumah sakit. Semua itu langsung masuk daftar prioritas untuk diberesin.
Nggak cuma wacana, pemerintah juga langsung tancap gas dengan langkah konkret. Lewat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta ditugaskan buat jadi mentor dalam pembenahan tata kelola di tiga rumah sakit Papua: RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari.
Skemanya juga nggak main-main. Tiap rumah sakit diminta kirim minimal sembilan orang, mulai dari direktur sampai tim keuangan, SDM, dan pelayanan medis. Tujuannya jelas: biar mereka bisa belajar langsung dari best practice pengelolaan rumah sakit yang sudah matang.
“Biar nggak cuma teori, mereka akan lihat langsung sistem yang sudah berjalan,” kata Ribka.
Saat ini memang masih dilakukan secara daring, tapi Ribka menilai metode ini bakal jauh lebih efektif kalau dilanjutkan dengan bimtek tatap muka (luring). Minimal dua hari, supaya transfer ilmunya lebih maksimal dan nggak setengah-setengah.
Soal dukungan, pemerintah juga all out. BPSDM Kemendagri bakal bantu dari sisi akomodasi sampai transportasi selama kegiatan berlangsung di Yogyakarta. Jadi, rumah sakit peserta tinggal fokus belajar tanpa ribet mikirin teknis.
Lebih jauh, Ribka memastikan program ini dapat dukungan penuh dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan. Bahkan, prosesnya bakal terus dipantau langsung sampai hasilnya benar-benar kelihatan di lapangan.
Target akhirnya jelas: rumah sakit di Papua harus bisa jalan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. Nggak ada lagi cerita layanan setengah jadi.
“Ini akan terus kita kawal sampai benar-benar berjalan,” tutup Ribka.
