Manusiasenayan.id – Pemerintah RI lagi-lagi kasih garis tegas soal isu iuran ke Board of Peace (BoP) yang digadang-gadang buat ngawal proses damai dan rekonstruksi Gaza. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, blak-blakan bilang: Indonesia nggak punya komitmen buat setor dana jumbo ke forum tersebut.
Buat gambaran, iuran yang dipatok buat anggota BoP itu nggak main-main—tembus US$ 1 miliar atau sekitar Rp 17,14 triliun. Angka segitu jelas bikin banyak pihak auto mikir dua kali. Tapi dari awal, kata Purbaya, posisi pemerintah udah jelas: fokus di kontribusi non-finansial, bukan duit.
Menurut dia, sejak awal Presiden Prabowo Subianto cuma komit kirim pasukan dalam misi perdamaian. Nggak ada tuh cerita soal janji setor dana. Bahkan, Purbaya ngaku dia nggak pernah dapet instruksi buat nyiapin anggaran terkait iuran BoP.
“Presiden selalu bilang, kita belum ada komitmen bayar. Dari awal kita komit kirim pasukan, tapi nggak ada komitmen dana,” jelasnya ke wartawan.
Yang bikin makin tegas, Purbaya juga nyentil soal potensi penggunaan dana tersebut. Dia ogah kalau uang negara dipakai buat hal yang nggak sejalan sama posisi Indonesia, termasuk kemungkinan mengalir ke Israel. Buat dia, itu jelas bukan opsi.
“Apalagi kalau uang dipakai untuk Israel, itu nggak ada,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga udah angkat suara soal ini. Ia memastikan Indonesia nggak pernah menyatakan siap ikut iuran BoP, yang disebut-sebut merupakan inisiatif dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Prabowo bahkan menegaskan dirinya nggak pernah ngobrolin komitmen dana tersebut dalam pertemuan dengan Trump. Jadi, kalau ada anggapan Indonesia siap setor US$ 1 miliar, itu dipastikan meleset.
“Tidak, tidak pernah,” kata Prabowo singkat tapi jelas.
Dengan sikap ini, pemerintah terlihat pengen tetap berkontribusi di panggung global, tapi dengan cara yang lebih strategis dan sesuai prinsip. Kirim pasukan? Gas. Tapi soal dana triliunan? Harus dipikir matang dan nggak asal ikut arus.
Di tengah dinamika geopolitik yang makin kompleks, langkah ini nunjukin kalau Indonesia tetap pegang kendali atas prioritasnya sendiri—nggak gampang kebawa tekanan luar, apalagi kalau menyangkut uang negara dalam jumlah fantastis.
