Manusiasenayan.id – Indonesia resmi ikut dalam Kampanye Global 50-in-5, sebuah gerakan internasional yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur publik digital (Digital Public Infrastructure/DPI) di berbagai negara. Sederhananya, pemerintah ingin memastikan layanan digital bukan cuma terlihat canggih di atas kertas, tapi benar-benar memudahkan hidup masyarakat sehari-hari.
Di tengah tren digitalisasi yang makin kencang di seluruh dunia, Indonesia memilih ikut masuk ke barisan negara yang fokus membangun sistem digital yang aman, terintegrasi, inklusif, dan mudah diakses semua orang. Lewat kampanye ini, berbagai negara berbagi pengalaman dan berkolaborasi membangun fondasi digital mulai dari identitas digital, pembayaran digital, pertukaran data pemerintah, pemanfaatan AI, hingga layanan publik terpadu.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan transformasi digital seharusnya tidak berhenti pada urusan aplikasi atau teknologi semata. Yang paling penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
Menurutnya, warga tidak peduli dengan istilah teknis yang rumit. Yang mereka rasakan adalah ketika layanan pemerintah menjadi lebih cepat, mudah, dan tidak bikin repot. Misalnya, lansia yang tak perlu lagi bolak-balik mengurus administrasi atau seorang ibu di desa yang tidak harus kehilangan penghasilan harian hanya karena mengurus dokumen keluarga.
“Bagi Indonesia, DPI bukan sekadar menghubungkan sistem. DPI adalah cara agar pemerintah menjadi lebih responsif, lebih terintegrasi, dan lebih hadir dalam kehidupan masyarakat,” ujar Rini saat berbicara dalam OECD Global Symposium 2026 di Seoul, Korea Selatan.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia melihat DPI sebagai fondasi penting untuk memperkecil kesenjangan layanan antarwilayah. Karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai komponen digital strategis seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD), Satu Data Indonesia, SPDLDP, pemanfaatan AI untuk pelayanan publik, hingga sistem pembayaran digital seperti QRIS, BI-FAST, dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Pemerintah juga mengembangkan portal layanan terpadu INAku yang nantinya menjadi satu pintu akses berbagai layanan pemerintah. Targetnya sederhana: masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah platform hanya untuk mengurus kebutuhan administrasi.
Perkembangan ekosistem digital Indonesia pun cukup signifikan. Hingga Mei 2026, pengguna IKD yang sudah melakukan aktivasi mencapai 19,35 juta orang. Pemerintah menargetkan jumlah itu terus meningkat hingga sekitar 50 juta pengguna melalui sistem pendaftaran digital yang memanfaatkan teknologi pengenalan wajah dan verifikasi keaslian pengguna.
Dari sisi konektivitas layanan, hingga April 2026 tercatat sebanyak 447 instansi telah terhubung dalam Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Sementara itu, QRIS semakin menunjukkan perannya sebagai tulang punggung transaksi digital nasional dengan lebih dari 10,33 miliar transaksi, melibatkan lebih dari 58 juta pengguna dan 41 juta merchant, mayoritas berasal dari sektor UMKM.
Menariknya lagi, QRIS kini tidak hanya dipakai di dalam negeri. Sistem pembayaran ini sudah terkoneksi dengan beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Tiongkok sehingga transaksi lintas negara menjadi lebih praktis.
Dampak nyata DPI juga mulai terlihat dalam program perlindungan sosial. Di Kabupaten Banyuwangi, integrasi identitas digital, verifikasi biometrik, dan pertukaran data aman berhasil memangkas proses verifikasi penerima bantuan yang sebelumnya memakan waktu hingga berbulan-bulan menjadi hanya hitungan menit hingga beberapa jam saja.
Pemerintah menegaskan transformasi digital tidak bisa berjalan sendirian. Karena itu, kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, pemerintah daerah, hingga lembaga internasional terus diperkuat. Indonesia juga menggandeng berbagai mitra global seperti World Bank, ADB, UNDP, OECD, Gates Foundation, dan negara-negara ASEAN untuk mempercepat pembangunan ekosistem digital yang terpercaya.
Sebagai bentuk keseriusan, Indonesia bahkan tengah bersiap menjadi tuan rumah Global DPI Summit 2027 di Bali. Forum ini diharapkan menjadi ruang bertukar pengalaman dan memperkuat kerja sama global dalam membangun layanan publik digital yang lebih inklusif.
Pada akhirnya, pemerintah ingin memastikan transformasi digital bukan sekadar soal aplikasi baru atau teknologi terbaru. Yang paling penting adalah memastikan tidak ada warga yang terlalu jauh untuk dijangkau, terlalu kecil untuk didengar, atau terlalu tertinggal untuk mendapatkan pelayanan dari negaranya.
