Manusiasenayan.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal masuk mode gaspol. Pemerintah kini lagi nyiapin skema baru supaya program ini lebih dulu nyampe ke pondok pesantren, sekolah berbasis agama, dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Targetnya jelas, yang paling butuh jadi yang pertama ngerasain manfaatnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bilang, skema ini lagi difinalisasi dan bakal dipaparkan ke Presiden dalam satu sampai dua minggu ke depan. Kalau sudah dapat lampu hijau, kebijakan tersebut langsung dieksekusi tanpa perlu nunggu lama.
Menurut Zulhas, pelaksanaan MBG bakal dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama bakal fokus menyasar pesantren, sekolah berbasis agama, dan daerah 3T yang selama ini masih punya tantangan besar dalam akses pangan bergizi.
Yang bikin menarik, pemerintah juga nggak mau ribet soal infrastruktur. Pesantren dan sekolah Islam nggak perlu bangun dapur baru. Dapur yang sudah ada bakal langsung dimanfaatkan supaya program bisa jalan lebih cepat.
Artinya, pondok pesantren nggak perlu keluar biaya tambahan hanya buat bangun fasilitas baru. Pemerintah tinggal memastikan proses memasak dan distribusi makanan tetap memenuhi standar kesehatan dan kualitas. Dengan cara ini, pelaksanaan program dinilai bisa lebih efisien sekaligus mempercepat penyaluran manfaat ke para santri dan siswa.
Zulhas juga menegaskan kalau pemerintah ingin manfaat ekonomi dari program ini tetap berputar di lingkungan pesantren. Jadi, pengelolaan dapur dilakukan langsung di pondok, bukan malah memberikan keuntungan ke pihak lain.
Nggak cuma itu, pemerintah juga lagi beres-beres sistem pelaksanaan MBG di Pulau Jawa. Ada sekitar 8.000 titik layanan baru yang bakal disiapkan agar jangkauan program makin luas.
Sebelum semuanya berjalan, pemerintah bakal melakukan pendataan ulang terhadap jumlah siswa penerima manfaat. Langkah ini diambil karena sebelumnya sempat muncul persoalan di lapangan, di mana beberapa penyelenggara layanan MBG justru saling berebut sekolah penerima program.
Supaya kejadian itu nggak terulang, pemerintah membentuk tim bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait untuk menyusun data yang lebih akurat. Dengan begitu, distribusi program benar-benar sesuai kebutuhan, bukan sekadar siapa yang lebih dulu datang.
Kalau nanti ditemukan sekolah yang belum membutuhkan layanan MBG, alokasi program akan dialihkan ke sekolah lain yang lebih layak menerima. Tujuannya biar anggaran negara lebih efektif dan manfaatnya benar-benar tepat sasaran.
Di sisi lain, Zulhas juga memastikan pemerintah nggak mau masyarakat yang sudah telanjur berinvestasi untuk mendukung program MBG malah jadi korban perubahan kebijakan. Warga yang sudah membangun fasilitas, bekerja sama, bahkan sampai mengajukan pinjaman bank tetap akan diperhatikan agar tidak mengalami kerugian.
Pemerintah menargetkan percepatan MBG di pesantren dan wilayah 3T bisa tuntas dalam satu bulan. Sementara penyempurnaan penataan titik layanan secara nasional ditargetkan selesai maksimal dua bulan. Kalau semua berjalan sesuai rencana, program ini diharapkan makin cepat, makin tepat sasaran, dan makin banyak anak Indonesia yang bisa menikmati makanan bergizi setiap hari.
