Manusiasenayan.id – Di tengah situasi geopolitik yang lagi panas-panasnya, wacana soal Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut jadi sorotan. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah lembaga ini masih relevan buat meredam konflik global. Salah satu yang angkat suara adalah Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW).
HNW menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevaluasi keanggotaan Indonesia di BoP sudah tepat. Menurutnya, keputusan itu bukan cuma langkah diplomasi biasa, tapi juga bentuk sikap hati-hati Indonesia dalam membaca dinamika konflik global yang makin kompleks.
Ia menyebut evaluasi ini perlu segera dilakukan, apalagi setelah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memanas. Kondisi tersebut membuat efektivitas BoP sebagai forum perdamaian dipertanyakan.
“Pak Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan Indonesia di BoP, dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru terkait perang Israel terhadap Iran,” kata Hidayat kepada wartawan, Kamis (5/3/2026).
Menurut HNW, evaluasi ini penting karena legitimasi moral dan hukum BoP dinilai sudah mulai runtuh. Ironisnya, kata dia, justru pihak yang menggagas lembaga itu sendiri yang memperkeruh situasi global.
“Kalau melihat perkembangan sekarang, efektivitas BoP sudah runtuh, bahkan bisa dibilang diruntuhkan oleh Amerika Serikat dan Israel sendiri,” tegasnya.
Politikus PKS itu juga menilai konflik yang melibatkan AS dan Israel terhadap Iran berpotensi meluas. Ia mengingatkan bahwa dampaknya tidak hanya berhenti di Iran, tetapi juga bisa merembet ke kawasan lain, termasuk negara-negara Teluk yang punya kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah.
Jika konflik semakin melebar, maka peluang BoP untuk benar-benar menjadi wadah perdamaian global akan semakin kecil.
“Medan konflik ini justru makin melebar. Jadi bukan cuma potensi keberhasilannya yang menurun, bahkan bisa saja menjadi nihil,” ujar HNW.
Ia juga menyoroti peran Amerika Serikat dalam struktur BoP. Menurutnya, posisi AS yang memiliki hak veto sekaligus menjadi penggagas utama lembaga tersebut membuat situasi jadi kontradiktif.
Pasalnya, ketika negara yang memimpin lembaga perdamaian justru ikut memperluas konflik, maka visi awal pembentukan BoP otomatis kehilangan makna.
Karena itu, HNW mendorong pemerintah Indonesia untuk benar-benar mempertimbangkan ulang posisi di forum tersebut. Ia menilai langkah evaluasi yang disampaikan Presiden Prabowo merupakan keputusan strategis agar Indonesia tetap konsisten pada prinsip diplomasi damai.
“Kalau memang tujuannya perdamaian, maka semua pihak harus konsisten. Indonesia perlu bersikap bijak dan objektif dalam menentukan langkah ke depan,” pungkasnya.
