ManusiaSenayan.id — Ada yang lagi rame dibahas di Senayan, gengs! Anggota Komisi IV DPR RI Dadang M. Naser baru aja dapet tamu dari Forum Pemerhati dan Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ). Mereka datang buat ngelaporin kondisi hutan di Jawa Barat yang makin tipis aja. Dari idealnya 30 persen kawasan hutan, sekarang tinggal sekitar 15 persen doang.
Menurut Kang Dadang, masalah ini muncul gara-gara pengawasan yang lemah terhadap program kehutanan sosial.
“Perhutanan sosial ini tujuannya ideal, tapi ternyata di lapangan tidak berhasil. Artinya, 90 persen gagal, 10 persen baru menyatakan ada,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Program Perhutanan Sosial (PS) sebenernya keren banget kalau dijalankan sesuai tujuan: masyarakat bisa kelola hutan secara lestari dan tetap sejahtera. Tapi kata Dadang, realitanya banyak penyimpangan di lapangan. Minimnya pengawasan, bimbingan teknis, dan pendampingan bikin kebijakan yang mestinya membantu malah jadi bumerang.
“Kehutanan sosial itu mestinya menjaga tegakan dengan sistem agroforestry. Masyarakat sejahtera hutannya tetap lebat,” katanya.
Dadang juga ngingetin, jangan sampai program ini disalahpahami jadi ajang tanam cepat panen kayak hortikultura. Ia nyontohin penanaman nangka, sukun, kopi, dan tanaman keras lain yang bisa sejalan sama konsep pelestarian hutan.
Masalahnya, kata Dadang, ada juga kelompok yang “nebeng” kebijakan kehutanan sosial buat masuk ke hutan dan ngerambah seenaknya.
“Ada yang jadi salah paham memanfaatkan kebijakan negara menjadi langkah-langkah yang sporadis,” jelasnya.
Biar nggak makin runyam, Komisi IV DPR RI lagi nyiapin Pansus Rencana Kehutanan Nasional buat evaluasi kebijakan termasuk KHDPK dan reforma agraria.
“Kami sangat terbuka untuk menerima data-data masukan daripada rekan-rekan Penyelamat Hutan Jawa,” tutupnya.
