Manusiasnayan.id – Kalau ngomongin soal kebijakan pemerintah, satu hal yang sering disepelekan tapi justru krusial banget adalah soal data. Nah, hal ini yang disorot langsung sama Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, saat kunjungan kerja ke BPS di Palu, Sulawesi Tengah.
Menurut Esti, bikin program itu nggak bisa asal jalan. Semua harus berbasis data akurat biar hasilnya nggak zonk. Ia menegaskan kalau setiap kebijakan—terutama di sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan—harus benar-benar berangkat dari kondisi riil di lapangan.
“Kalau mau ngentasin kemiskinan, kita harus tahu dulu itu terjadi di mana, orang-orangnya kerja di sektor apa, sampai berapa angka penganggurannya,” jelasnya.
Artinya, tanpa data yang jelas, program pemerintah cuma bakal jadi wacana tanpa arah. Esti juga menekankan bahwa pendekatan berbasis data ini wajib diterapkan di sektor pendidikan. Pemerintah perlu tahu detail kondisi tiap daerah—mulai dari rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, sampai indikator seperti IPM.
Dari situ, baru bisa ditentukan intervensi yang tepat. Misalnya, daerah mana yang butuh perhatian ekstra karena angka pendidikannya masih rendah, dan mana yang sudah cukup maju.
Tapi masalahnya, menurut Esti, masih banyak pemerintah daerah yang belum benar-benar “ngeh” pentingnya data. Padahal, tanpa pemahaman ini, kebijakan yang dibuat berpotensi meleset dari target.
“Persoalannya, belum semua daerah memahami betapa pentingnya data dalam menyusun kebijakan,” tegas politisi PDI-Perjuangan itu.
Karena itu, Komisi X DPR RI mendorong adanya peningkatan literasi data di kalangan pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Nggak cuma itu, Esti juga mengingatkan pentingnya menjaga akurasi data statistik, yang jadi tanggung jawab bersama—mulai dari BPS sampai perguruan tinggi.
Menurutnya, kualitas data ini punya dampak langsung ke keberhasilan program pemerintah, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial. Kalau datanya valid, bantuan bakal tepat sasaran dan benar-benar terasa manfaatnya di masyarakat.
“Kalau datanya akurat, program nggak akan meleset. Target tercapai dan dampaknya juga signifikan,” ujarnya.
Makanya, penguatan sistem statistik—baik dari sisi regulasi maupun implementasi di daerah—jadi hal yang nggak bisa ditawar lagi. Komisi X menilai, kebijakan yang efektif itu harus berbasis evidence, bukan sekadar asumsi.
Intinya, di era sekarang, data bukan cuma pelengkap—tapi jadi fondasi utama buat memastikan setiap kebijakan benar-benar nyampe ke orang yang tepat.
