Manusiasenayan.id – Di era serba digital kayak sekarang, modus penipuan online makin liar aja. Mulai dari link jebakan, akun palsu, sampai transaksi bodong yang bikin rekening masyarakat tiba-tiba ambyar. Fenomena ini ikut disorot Anggota Komisi I DPR RI, Andina Theresia Narang, saat menghadiri rapat bersama Pemprov Jawa Timur, Diskominfo, dan sejumlah stakeholder di Surabaya, Jumat (22/5/2026).
Menurut Andina, negara nggak boleh cuma jadi penonton ketika masyarakat jadi korban online scamming. Ia menegaskan sistem pelaporan harus dibuat cepat, simpel, dan nggak bikin korban tambah stres.
Andina menjelaskan, saat ini pelaporan kasus penipuan online sudah terhubung dengan OJK lewat call center. Korban nantinya tinggal melampirkan bukti transfer dan data pendukung lain untuk diproses bersama aparat terkait.
“Kalau memang sistemnya sudah ada, ya harus dipastikan masyarakat gampang aksesnya. Jangan sampai korban malah bingung sendiri pas mau lapor,” ujarnya.
Politisi Komisi I itu juga mengingatkan kalau nominal kerugian kecil bukan berarti masalahnya sepele. Menurutnya, uang Rp100 ribu sampai Rp200 ribu tetap punya arti besar buat masyarakat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang nggak selalu stabil.
Ia menilai prosedur pelaporan yang terlalu panjang justru bikin banyak korban memilih diam. Akibatnya, pelaku online scam makin susah dilacak karena banyak kasus akhirnya nggak tercatat.
“Kadang masyarakat males lapor karena prosesnya ribet. Padahal dari situ kita bisa tahu siapa pelaku di balik scam yang makin merajalela ini,” katanya.
Selain menyoroti soal pelaporan, Andina juga mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Timur yang sudah membentuk tim khusus untuk menangani kasus penipuan online. Tapi menurutnya, pekerjaan rumah terbesar sekarang ada di sektor literasi digital.
Ia menekankan edukasi digital jangan cuma fokus di kota besar. Warga desa juga harus punya pemahaman yang kuat soal keamanan digital supaya nggak gampang kena tipu.
Buat Andina, literasi digital sekarang bukan lagi sekadar kemampuan pakai gadget atau media sosial, tapi sudah jadi bekal dasar buat menghadapi dunia modern yang semuanya serba online.
Makanya, ia mendorong kolaborasi banyak pihak mulai dari pemerintah, sekolah, tokoh masyarakat, sampai lingkungan keluarga untuk ikut aktif mengedukasi masyarakat soal keamanan digital.
“Ini nggak bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Harus ada kerja sama semua pihak supaya masyarakat makin sadar dan lebih hati-hati di ruang digital,” jelasnya.
Di sisi lain, Andina juga menyinggung pentingnya kerja bareng lintas lembaga untuk memperkuat keamanan siber nasional. Mulai dari Komdigi, BSSN, kepolisian, kejaksaan, hingga BIN disebut perlu bergerak dalam satu irama menghadapi ancaman kejahatan digital yang makin kompleks.
Lewat Panja Ruang Digital yang tengah dikaji Komisi I DPR, Andina berharap ruang digital Indonesia bisa jadi lebih aman, sehat, dan nggak lagi jadi ladang empuk buat para pelaku scam online.
