Manusiasenayan.id – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, ngingetin kalau ekspektasi publik terhadap Sensus Ekonomi 2026 sekarang makin tinggi. Bukan cuma soal angka dan tabel statistik, tapi gimana data itu benar-benar bisa jadi gambaran asli kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Menurut dia, kalau datanya nggak jujur dan nggak update, kebijakan pemerintah bisa salah sasaran.
Fikri bilang, jangan sampai ada situasi di mana bantuan atau program pemerintah malah nyasar ke orang yang sebenarnya nggak butuh. Sementara warga yang benar-benar lagi kesulitan justru kelewat cuma gara-gara datanya belum diperbarui. Menurutnya, kondisi kayak gitu udah nggak bisa dianggap sepele karena dampaknya langsung terasa ke masyarakat kecil dan pelaku usaha.
“Jangan sampai terjadi mismatch, di mana intervensi program tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak butuh dibantu, sementara yang sangat membutuhkan justru tidak dibantu hanya karena datanya belum diperbarui. Kita harus memastikan potret ekonomi kita apa adanya, jangan ditutup-tutupi,” tegas Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Politisi Fraksi PKS itu juga sempat menyoroti capaian Kota Surakarta saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI. Kota Solo masuk dalam tiga besar daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Jawa Tengah bareng Salatiga dan Semarang. Tapi menurut Fikri, angka tinggi di laporan belum tentu otomatis nunjukin semua warga udah hidup sejahtera.
Karena itu, dia mendorong agar Badan Pusat Statistik (BPS) nggak cuma fokus ngelihat angka IPM atau Gini Ratio semata. Fikri pengen sistem statistik nasional juga mampu membaca kondisi kelompok rentan seperti warga disabilitas, masyarakat miskin ekstrem, sampai kaum dhuafa secara lebih detail dan transparan.
Ia bahkan mencontohkan beberapa daerah yang sudah mulai membuka data sosial secara real-time sampai level RT. Dengan sistem kayak gitu, masyarakat bisa ikut memantau kondisi stunting, kemiskinan, dan distribusi bantuan secara lebih terbuka. Menurutnya, model data seperti itu jauh lebih relevan buat kebutuhan zaman sekarang dibanding sistem lama yang masih statis.
Fikri juga menilai kota-kota besar seperti Solo sudah waktunya meninggalkan model data monografi yang kaku dan mulai beralih ke sistem digital yang lebih dinamis serta mudah diakses publik. Menurutnya, langkah ini penting supaya kebijakan pemerintah bisa lebih cepat, tepat, dan manusiawi.
“Kaum dhuafa adalah mereka yang tidak mampu berusaha, sehingga diperlukan afirmasi yang jelas. Melalui Sensus Ekonomi dan program Kelurahan Cantik ini, kita harapkan data yang dihasilkan menjadi dasar kebijakan yang lebih manusiawi dan tepat guna,” pungkasnya.
