Manusiasenayan.id – Kenaikan harga BBM non-subsidi lagi jadi sorotan. Kali ini, Komisi VI DPR RI ikut angkat suara dan berencana memanggil Pertamina untuk meminta penjelasan terkait dampak kebijakan tersebut, terutama soal kemungkinan masyarakat beralih dari Pertamax ke Pertalite secara besar-besaran.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi bukan keputusan yang berdiri sendiri. Menurutnya, kondisi global yang masih penuh ketidakpastian membuat pemerintah berada dalam posisi yang tidak mudah untuk menjaga harga energi tetap stabil.
Ia menjelaskan, konflik geopolitik yang belum mereda, pelemahan nilai tukar rupiah, serta tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak menjadi faktor utama yang menekan biaya energi nasional. Dalam situasi seperti sekarang, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi tanpa melakukan penyesuaian.
Meski begitu, Adisatrya mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM bukan sekadar persoalan di SPBU. Dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor usaha karena biaya logistik ikut terdorong naik. Ketika ongkos distribusi meningkat, harga barang dan jasa berpotensi ikut terkerek, dan pada akhirnya masyarakat yang harus menanggung efeknya sebagai konsumen.
Menurutnya, menjaga inflasi tetap terkendali menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa dianggap remeh. Sebab, jika harga kebutuhan terus naik, daya beli masyarakat juga bisa ikut tergerus.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga memberi perhatian khusus kepada sektor UMKM. Ia berharap kenaikan biaya operasional tidak sampai membuat pelaku usaha mengurangi produktivitas, apalagi mengambil langkah ekstrem seperti mengurangi jumlah pekerja atau melakukan PHK.
Karena itu, Komisi VI DPR akan terus memantau perkembangan di lapangan agar dampak kebijakan ini tidak terlalu membebani dunia usaha, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.
Selain itu, DPR juga ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari Pertamina mengenai dampak kenaikan BBM terhadap kinerja perusahaan dan kesiapan distribusi energi nasional. Salah satu isu yang paling menjadi perhatian adalah potensi migrasi konsumen dari Pertamax ke Pertalite.
Menurut Adisatrya, skenario tersebut harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai kenaikan harga BBM non-subsidi justru membuat masyarakat berbondong-bondong beralih ke BBM bersubsidi hingga memicu persoalan baru berupa keterbatasan stok di lapangan.
Ia menegaskan, pemerintah dan Pertamina perlu memastikan pasokan BBM tetap aman serta menyiapkan langkah mitigasi yang matang. Tujuannya agar penyesuaian harga tidak mengganggu distribusi energi maupun aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.
Di akhir keterangannya, Adisatrya menegaskan bahwa DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan energi tetap berjalan seimbang. Di satu sisi menjaga kesehatan fiskal negara, di sisi lain tetap melindungi masyarakat dan dunia usaha dari dampak yang terlalu berat.
