Manusiasenayan.id – Pertumbuhan UMKM di Kota Tangerang Selatan makin kencang. Tapi di balik semangat para pelaku usaha yang terus berkembang, masih ada satu masalah klasik: urusan dokumen dan perizinan yang kadang bikin pusing duluan.
Hal ini yang disorot Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Ia mendorong pemerintah daerah menghadirkan layanan one stop shop atau layanan terpadu satu atap supaya pelaku UMKM bisa lebih gampang mengurus berbagai dokumen usaha.
Menurutnya, Tangsel adalah daerah yang terus berkembang dengan jumlah UMKM yang terus bertambah. Karena itu, sistem pelayanan administrasi juga harus ikut menyesuaikan supaya para pelaku usaha bisa lebih fokus mengembangkan bisnisnya, bukan malah kehabisan energi di urusan birokrasi.
“Tangsel ini daerah berkembang, banyak UMKM tumbuh. Untuk memudahkan mereka mengurus dokumen, sebaiknya dibuatkan one stop shop untuk mengurus semua dokumen. Ini akan lebih baik dan mendukung pengembangan UMKM,” ujar Saraswati usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Tangerang Selatan, Banten, Kamis (5/3/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa urusan izin usaha seharusnya tidak menjadi penghalang bagi para pelaku usaha kecil untuk berkembang. Justru, pemerintah perlu menghadirkan sistem yang lebih praktis dan ramah bagi UMKM.
Lewat konsep layanan terpadu, para pelaku usaha tidak hanya bisa mengurus dokumen perizinan dalam satu tempat, tetapi juga bisa mendapatkan berbagai informasi penting yang mendukung perkembangan bisnis mereka.
“Jangan sampai urusan dokumen atau izin menjadi kendala. Bahkan, di one stop shop itu bisa juga diberikan edukasi mengenai program KUR maupun program dukungan lainnya dari pemerintah,” tambahnya.
Saraswati juga mendorong agar dukungan terhadap UMKM tidak berhenti di urusan perizinan saja. Ia menilai akses pembiayaan juga harus diperkuat supaya pelaku usaha bisa lebih leluasa mengembangkan usahanya.
Salah satu caranya dengan memperluas kerja sama antara pemerintah daerah dengan berbagai lembaga perbankan, baik bank daerah, bank nasional, maupun bank swasta. Skema seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai masih menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu permodalan UMKM.
Selain itu, ia juga membuka peluang kolaborasi dengan kementerian terkait untuk menghadirkan berbagai program edukasi dan sosialisasi bagi pelaku UMKM.
Dengan layanan perizinan yang lebih sederhana, akses pembiayaan yang lebih luas, dan edukasi bisnis yang lebih masif, Saraswati berharap UMKM di Tangsel bisa tumbuh lebih kuat dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Karena buat pelaku usaha, waktu itu mahal. Kalau urusan izin bisa dipermudah, energi mereka bisa dipakai buat satu hal yang lebih penting: mengembangkan bisnis dan membuka lapangan kerja.
