Manusiasenayan.id – Suasana di sekitar TPSA Bangkonol, Pandeglang lagi panas—bukan karena cuaca, tapi karena aksi warga yang makin hari makin gerah sama kondisi sampah di sana. Mereka akhirnya turun tangan langsung, blokir akses TPSA, sebagai bentuk protes ke pengelola yang dinilai makin amburadul.
Salah satu warga, Ahmad Yani, nggak pakai basa-basi. Menurut dia, meski manajemen sudah diganti, kenyataannya justru makin buruk. “Kami sering sidak, tapi yang kami lihat sampah tetap acak-acakan, nggak ada perubahan,” katanya.
Masalah utamanya bukan cuma soal tumpukan sampah, tapi juga soal bau menyengat yang bikin warga sekitar nggak nyaman. Bayangin aja, baunya disebut-sebut bisa tercium sampai radius hampir 1 kilometer. Buat warga yang tiap hari harus ngadepin kondisi ini, jelas bukan hal sepele.
Ahmad juga menegaskan kalau akar masalahnya ada di pengelolaan sampah yang dinilai nggak serius. Bahkan untuk sampah lokal aja, penanganannya dianggap setengah hati. Kondisi ini yang akhirnya memicu warga buat ambil langkah tegas: blokir TPSA sampai ada tindakan nyata dari pemerintah.
Aksi ini bukan tanpa tujuan. Warga pengen Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang turun langsung ke lokasi, bukan cuma dengar laporan dari jauh. Mereka bahkan minta ada komitmen tertulis sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.
Di sisi lain, pihak UPT TPSA Bangkonol lewat Kabag Unit Persampahan, Helfi Apriyani Ulfah, mengaku bakal menampung dan menyampaikan aspirasi warga ke pimpinan. Tapi dia juga menyayangkan aksi pemblokiran ini.
Menurut Helfi, kalau TPSA ditutup, efeknya bakal luas banget. Soalnya, Pandeglang saat ini cuma punya satu tempat pembuangan sampah. Artinya, kalau akses ditutup, sampah dari 35 kecamatan bakal nggak tertampung.
“Kalau ditutup, sampah mau dibuang ke mana?” ujarnya.
Data yang disampaikan juga nggak main-main. Dalam sehari, ada sekitar 30 truk sampah yang masuk ke TPSA, dengan kapasitas masing-masing 3 ton. Artinya, total hampir 90 ton sampah per hari bisa terbengkalai kalau TPSA benar-benar nggak beroperasi.
Situasi ini jadi dilema. Di satu sisi, warga punya alasan kuat buat protes karena dampak langsung yang mereka rasakan. Tapi di sisi lain, penutupan TPSA juga berpotensi bikin masalah baru yang lebih luas.
Sekarang bola ada di tangan pemerintah daerah. Mau terus biarin konflik ini berlarut, atau turun langsung cari solusi yang beneran beresin masalah dari akarnya?
