ManusiaSenayan.id – Oke bestie, ini episode terbaru sinetron politik kita: wacana Pilkada lewat DPRD muncul lagi, dan PDIP langsung pasang mode “NO DEBAT” . Politikus PDIP Guntur Romli bilang partainya menolak ide itu karena dianggap bikin hak politik rakyat jadi “dipotong-potong”.
Guntur menegaskan PDIP tetap konsisten pengin Pilkada langsung, karena itu dianggap bentuk kedaulatan rakyat yang nyata, bukan versi “diwakilkan dulu”. Nah, ini kutipannya biar gak ngarang:
“PDI Perjuangan menolak Pilkada melalui DPRD dan PDI Perjuangan tetap konsisten ingin Pilkada langsung. Kenapa? Karena Pilkada langsung adalah bentuk dari kedaulatan rakyat yang sebenarnya… Sedangkan Pilkada melalui DPRD merupakan pengebirian terhadap hak politik rakyat,” kata Guntur.
Kalau diterjemahkan ke bahasa Gen Z: Pilkada langsung itu kayak kamu checkout barang sendiri. Kalau lewat DPRD, kamu disuruh nitip belanja—dan yang datang malah bukan pilihanmu.
Terus, Guntur juga nyentil soal prioritas nasional. Katanya, Pilkada terdekat masih jauh, kemungkinan 2031. Jadi menurut dia, kenapa sekarang sudah ribut? Dia minta partai fokus ke penanggulangan bencana di Sumatra, bukan memantik emosi rakyat soal hak pilih.
“Kok malah memantik kemarahan rakyat dengan mau mengambil hak politik rakyat melalui Pilkada DPRD?” katanya.
Biar lengkap konteksnya: wacana ini muncul lagi setelah Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyuarakannya di HUT Golkar ke-61. Sebelumnya, ide serupa datang dari PKB dan Gerindra. Pendukungnya sejauh ini antara lain Gerindra, Golkar, PAN, PKB, NasDem. Demokrat menolak, sementara PKS masih mengkaji.
Intinya: PDIP menilai Pilkada lewat DPRD sebagai langkah mundur, karena partisipasi rakyat berkurang. Dan kalau sudah soal hak politik rakyat, jangan sampai vibes-nya jadi “kamu cukup nonton aja”.
