ManusiaSenayan.id – Kalau ngomongin politik, banyak yang kebayangnya ribut di TV, debat panjang, tapi ujung-ujungnya “yaudah gitu aja”. Nah, Muhammad Husein Fadlulloh punya vibe yang beda: jalur kerjanya lebih “turun ke tanah”. Bukan cuma ngomongin angka, tapi ngejar supaya ekonomi rakyat beneran kerasa geraknya—dari warung, pasar, sampai usaha rumahan.
Husein adalah Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, wakil Dapil Jawa Barat XI (Garut–Tasikmalaya). Di DPR, ia bertugas di Komisi VI yang ngurus isu-isu ekonomi strategis seperti BUMN, perdagangan, koperasi, UMKM, industri, dan persaingan usaha. Selain itu, ia juga tercatat sebagai Wakil Ketua BKSAP DPR RI (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen).
Husein lahir di Bandung pada 15 Agustus 1987. Lalu ia maju mewakili masyarakat Garut dan Tasikmalaya—dua wilayah yang ekonomi sehari-harinya banyak ditopang UMKM, perdagangan lokal, pertanian, sampai industri rumahan. Jadi wajar kalau garis besar kerjanya nyambung banget ke urusan ekonomi yang “deket sama kehidupan”, bukan ekonomi yang cuma bagus di slide presentasi.
Dari Bangku Global ke Realita Lokal
Kalau dilihat dari latar pendidikan, Husein punya pengalaman yang cukup internasional. Ia menempuh studi di Monash University, lalu lanjut magister di Swiss German University, dan mengambil MBA di Ernst-Abbe-Hochschule Jena (Jerman). Tapi yang menarik: bekal global itu nggak berhenti jadi “gelar doang”. Polanya kelihatan lebih ke: gimana cara mikir manajemen dan ekonomi yang rapi itu dipake buat ngebaca persoalan yang real di daerah.
Di profil resminya, ada kutipan yang sering dibawa: “Ilmu adalah yang memberikan manfaat, bukan yang hanya sekedar dihafal” (Imam Syafi’i). Ini kayak jadi benang merah: pengetahuan harus ada output-nya, harus ada manfaatnya, terutama buat masyarakat yang hidupnya ditopang ekonomi harian.
Komisi VI: Ekonomi Sebagai Medan Juang
Di DPR RI, Husein ada di Komisi VI. Biar gampang, ini tuh salah satu “meja” yang nentuin arah kebijakan ekonomi di sektor penting: BUMN, perdagangan, koperasi, UMKM, industri, sampai persaingan usaha. Kedengarannya formal, tapi dampaknya bisa super sehari-hari: akses pasar, distribusi barang, peluang usaha kecil masuk rantai pasok, sampai gimana UMKM bisa berkembang tanpa kepentok sistem.
Di titik ini, fokusnya kebaca: ekonomi gede harus punya efek ke ekonomi kecil. Jadi bukan cuma ngomong “pertumbuhan”, tapi pertumbuhan yang beneran nyampe ke warga yang tiap hari mikirin omzet, biaya produksi, dan “besok jualan apa”.
Politik yang Turun ke Warung, Bukan Hanya Naik Mimbar
Yang bikin “politik membumi” itu bukan sekadar jabatan, tapi cara kerja. Husein dikenal aktif menyerap aspirasi warga di daerah pemilihannya lewat kegiatan reses dan pertemuan masyarakat. Polanya simpel tapi penting: datang, dengerin, terus coba dikawal biar nggak mentok di “catatan rapat”.
Di banyak daerah, problem UMKM itu mirip-mirip: butuh akses pasar, butuh pendampingan, butuh pembiayaan yang sehat. Nah, isu-isu kayak gini yang biasanya jadi bahan utama kerja politik yang nyambung ke rakyat.
UMKM mesin ekonomi daerah
Banyak yang ngomong UMKM, tapi beda antara “nyebut” dan “ngerjain”. Dalam garis kerja Husein, UMKM diposisikan sebagai tulang punggung ekonomi karena menyerap tenaga kerja dan bikin perputaran uang di daerah tetap hidup. Makanya, pembahasan di Komisi VI yang ia ikuti kerap beririsan sama upaya penguatan ekosistem usaha kecil—biar program tepat sasaran, pelaku usaha nggak jalan sendiri, dan kebijakan pusat nggak bikin yang kecil makin kepepet.
Selain UMKM, urusan industri dan perdagangan juga jadi bagian besar di Komisi VI. Intinya: Indonesia jangan cuma jadi tempat jualan produk orang lain. Harus ada dorongan supaya industri dalam negeri makin kuat, nilai tambah makin besar, dan peluang kerja juga terbuka. Karena ujungnya, kalau industri kuat, yang kebagian dampak bukan cuma perusahaan besar—tapi juga rantai usaha di bawahnya: supplier lokal, pekerja, sampai pelaku UMKM yang bisa masuk ekosistem produksi dan distribusi.
BKSAP dan panggung internasional
Di luar komisi, Husein juga menjabat Wakil Ketua BKSAP DPR RI. Ini jalur diplomasi parlemen: ketemu parlemen negara lain, ikut forum internasional, dan bawa suara Indonesia di isu-isu global. Memang terdengar jauh dari ekonomi rakyat, tapi secara logika kebijakan, posisi tawar Indonesia di luar negeri itu bisa berhubungan sama ekonomi juga: relasi kerja sama, perdagangan, dan kepercayaan global terhadap tata kelola Indonesia.
Dekat dengan anak muda dan komunitas
Husein juga tercatat aktif dalam organisasi kepemudaan, termasuk pernah memimpin TIDAR Jawa Barat. Ini penting karena ekonomi rakyat hari ini makin banyak digerakkan anak muda: usaha kreatif, kuliner rumahan, jualan online, sampai kerja informal yang bener-bener bergantung pada perputaran uang harian. Kalau anak muda diposisikan sebagai pelaku utama, politik ekonomi rakyat jadi lebih relevan: bukan cuma soal “bantuan”, tapi soal bikin ekosistemnya jalan.
politik yang nggak berjarak
Kalau dirangkum, benang merahnya jelas: Husein Fadlulloh bergerak di jalur yang strategis—Komisi VI dan BKSAP—tapi temanya tetap “membumi”: ekonomi harus punya dampak ke rakyat. Dari urusan kebijakan besar sampai koneksi dengan kebutuhan daerah pemilihan, pendekatannya berusaha bikin politik nggak jadi sesuatu yang jauh dan ribet.
Karena pada akhirnya, politik itu baru kelihatan gunanya kalau efeknya nyampe ke tempat orang cari nafkah: warung, pasar, bengkel kecil, kebun, dan usaha rumahan.
