Manusiasenayan.id – Kalau mau ngomongin soal pembangunan yang nggak timpang, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus nggak mau setengah-setengah. Ia langsung tancap gas dorong percepatan pembangunan daerah tertinggal lewat sinkronisasi program pusat dan daerah, plus penguatan tata kelola desa biar makin solid.
Pesan itu ia sampaikan saat hadir di Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta Selatan. Buat Wiyagus, kunci pemerataan itu ada di kolaborasi yang rapi, bukan kerja sendiri-sendiri.
“Kami memastikan setiap program prioritas Presiden, mulai dari swasembada pangan sampai penghapusan kemiskinan ekstrem, benar-benar terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan desa,” tegasnya, Rabu (25/2/2026).
Ia nggak menutup mata. Masih banyak PR di daerah tertinggal. Mulai dari kapasitas fiskal yang terbatas, PAD rendah, sampai kualitas pelayanan dasar yang belum maksimal. Kalau ini nggak diberesin bareng-bareng, ya bakal jalan di tempat.
Makanya, Kemendagri sudah siapkan berbagai program afirmasi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Targetnya jelas: percepat pembangunan sekaligus perkuat fondasi pemerintahan desa biar nggak rapuh.
Salah satu fokusnya adalah meningkatkan kapasitas aparatur desa di wilayah tertinggal dan sangat tertinggal supaya makin profesional dan kompeten. Pemerintah juga bergerak lewat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan melatih 1.200 camat dalam manajemen strategis, serta membangun 20 unit kantor di lokasi prioritas demi meningkatkan pelayanan publik.
Nggak cuma itu, pemerintah juga siap meluncurkan program BERAKSI (Berdaya, Akuntabel, Sinergis). Program ini bakal menyelaraskan perencanaan pembangunan desa dengan agenda prioritas nasional. Jadi nggak ada lagi cerita program pusat jalan sendiri, desa bingung sendiri.
Lewat BERAKSI, pemerintah juga menguatkan layanan dasar dengan mengoptimalkan Posyandu untuk menekan stunting. Di sisi lain, ekonomi lokal didorong lewat BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih supaya desa makin mandiri dan nggak terus-terusan bergantung.
Wiyagus menegaskan, Kemendagri bakal terus memberikan pendampingan teknis. Desa-desa di wilayah tertinggal nggak boleh merasa sendirian. Justru mereka harus jadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi demi Indonesia yang lebih merata menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Intinya satu: pembangunan nggak boleh cuma numpuk di kota. Desa harus naik level, ekonomi harus merata, dan kemiskinan ekstrem harus diberesin bareng-bareng. Gas terus, tapi tetap terarah.
