Manusiasenayan.id – Suasana depan Kantor DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda langsung memanas sejak pagi, Selasa (21/4). Mahasiswa bareng massa dari berbagai organisasi masyarakat mulai memadati area, bikin atmosfer aksi terasa makin hidup. Satu per satu orasi pun menggema, menyuarakan keresahan yang selama ini mereka rasakan.
Di tengah aksi, situasi sempat menarik perhatian. Sejumlah massa terlihat melumuri pagar depan DPRD dengan oli. Di sisi lain, aparat sudah lebih dulu bersiap. Barikade kawat berduri terpasang, sementara polisi mulai berjaga ketat di sekitar lokasi. Kondisi ini bikin suasana aksi jadi makin tegang, meski massa tetap melanjutkan orasi secara bergantian.
Nggak cuma di DPRD, pengamanan juga diperketat di titik lain. Kantor Gubernur Kaltim yang jaraknya kurang dari empat kilometer dari lokasi aksi juga ikut dipasangi kawat berduri. Bahkan rumah jabatan gubernur turut diamankan dengan skema serupa. Aparat terlihat siaga penuh buat mengantisipasi pergerakan massa yang rencananya bakal bergeser ke sana siang hari.
Dari sisi lalu lintas, Satlantas Polresta Samarinda langsung putar otak. Mereka menyiapkan rekayasa arus kendaraan biar nggak terjadi kemacetan parah. Kasat Lantas Kompol La Ode Prasetyo bilang, aksi bakal terpusat di dua titik: pagi di DPRD, lalu siang hari massa akan bergerak ke Kantor Gubernur.
Aksi sendiri dibuka oleh Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas. Mereka menyuarakan tuntutan terkait Bantuan Sosial Tunai (BST) dan isu ketenagakerjaan yang dinilai masih belum berpihak. Setelah itu, giliran organisasi masyarakat Dayak Paser dari Penajam Paser Utara yang ikut angkat suara, menambah warna dalam rangkaian aksi hari itu.
Momen paling mencolok terjadi saat sejumlah mahasiswa nekat memanjat papan iklan di sekitar lokasi. Mereka kemudian merobek gambar Ketua Dewan dan anggota DPRD yang terpampang, lalu menggantinya dengan spanduk berisi tuntutan. Aksi ini langsung menarik sorotan dan jadi simbol kekecewaan yang mereka rasakan.
Tiga poin utama tuntutan pun ditegaskan: audit seluruh kebijakan Pemprov Kaltim, hentikan praktik KKN, dan desak DPRD untuk benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara total. Massa di barisan depan diisi forum disabilitas, disusul ormas dan mahasiswa, menunjukkan aksi ini melibatkan banyak elemen masyarakat.
Aksi 21 April ini jadi pengingat kalau suara publik masih terus bergerak, menuntut perubahan yang lebih nyata dari para pemangku kebijakan.
