ManusiaSenayan.id – Drama telenovela tanah negara kembali tayang, dan kali ini panggungnya di Hotel Sultan. Pemerannya? Negara, pengusaha, dan sebuah baliho yang bikin netizen bingung: satu bilang “milik negara,” yang bawahnya bilang “milik perusahaan.” Plot twist? Keduanya nempel di lokasi yang sama.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, udah gak tahan nonton sinetron agraria tanpa ending ini. Dalam rapat bareng Kementerian ATR/BPN, beliau menyentil keras, “Ini negara atau akun fake Twitter? Kok bingung milih narasi?”
Masuk akal sih, karena kalau negara udah gak yakin tanahnya sendiri di mana, kita patut khawatir: jangan-jangan istana negara besok diklaim developer juga?
Komarudin ngegas: “Masa negara segede ini takut sama perusahaan? Presiden Prabowo aja udah kasih perhatian khusus soal ini, kok kementeriannya masih tarik ulur?” katanya sambil menahan emosi level film action.
Menurutnya, kisruh Hotel Sultan ini bukan cuma soal sertifikat dan sengketa, tapi soal harga diri bangsa. Iya, harga diri. Soalnya kalau tanah negara bisa diklaim suka-suka, besok-besok lapangan upacara pun bisa jadi klaster perumahan.
“Tugas negara itu melindungi tanah air. Lah ini tanahnya aja gak dilindungi, gimana rakyatnya?” tambah Komarudin. Pedas, Pak!
Ia mendesak Kementerian ATR/BPN segera ambil sikap: jangan sampai rakyat melihat negara kayak admin medsos bingung login akun mana. Harus tegas: ini tanah siapa, siapa yang harus minggir.
“Ini soal wibawa negara, bukan sekadar nama di sertifikat. Kita mau tahu ending-nya, siapa yang menang? Negara, atau pemilik baliho lebih gede?” tutupnya dengan nada setengah nanya, setengah nyindir.
