ManusiaSenayan.id – DPR RI lagi-lagi bikin gebrakan. Kali ini bukan soal rapat yang bikin ngantuk, tapi diskusi serius soal sejarah! Yup, sejarah ternyata nggak cuma bahan hafalan pas mau ujian, tapi bisa jadi “GPS” kebijakan publik biar nggak nyasar.
Jumat (3/10/2025), Badan Keahlian (BK) DPR RI ngadain Focus Group Discussion (FGD) bertema “History for the Future: How to Integrate History Perspective to Forward Looking Policy Analysis” di Gedung Nusantara, Senayan. Ide ini datang dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, biar DPR makin melek data dan riset.
Acara ini lumayan internasional vibes karena narasumbernya ada Michael G. Vann (Sacramento State University), Eric Alan Jones (Northern Illinois University), plus Hilmar Farid (IKJ). Jadi bukan sekadar ngobrol ngalor-ngidul, tapi memang kelas akademik banget.
Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X DPR, ngasih reminder penting: “FGD ini sangat produktif dan bermakna… Kita dapat perspektif dari para pakar lintas negara mengenai pentingnya sejarah sebagai dasar kebijakan publik.”
Dia juga menekankan, “Kita bisa belajar dari keberhasilan maupun kegagalan kebijakan, baik di Indonesia maupun negara lain. Sehingga kebijakan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan menghindari keputusan reaktif.” Alias jangan bikin aturan cuma karena “panas momen”, nanti hasilnya kayak sinetron drama.
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, nutup diskusi: “Indonesia hari ini berkaitan erat dengan Indonesia kemarin. Melalui refleksi itu, kita bisa menentukan langkah lebih tepat untuk masa depan.”
Singkatnya, sejarah itu bukan sekadar cerita masa lalu, tapi bahan bakar kebijakan biar DPR nggak bikin undang-undang yang ujung-ujungnya cuma jadi arsip berdebu.
