ManusiaSenayan.id – Di salah satu ruang rapat Senayan yang biasanya kaku dan penuh istilah teknis, seorang perempuan muda berhijab duduk di belakang mic. Namanya: Mirah Midadan Fahmid, anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat. Begitu ia buka suara, kelihatan jelas: ini bukan tipe politisi yang modal senyum, salam, foto. Yang ia bawa ke meja rapat adalah data, grafik, dan keresahan panjang tentang nasib daerahnya sendiri.
Buat banyak anak muda NTB, Mirah semacam “plot twist” dalam dunia politik. Ternyata ada juga sosok yang background-nya peneliti, ngomong pakai angka, tapi tetap mikirin Bima, Lombok, dan pelosok-pelosok yang jarang masuk headline.
Dari Bima ke Glasgow
Mirah tumbuh dengan identitas Bima yang kuat. Dari kecil, ia akrab dengan cerita soal akses yang timpang, soal daerah yang selalu merasa “ketinggalan kereta” dibanding pusat. Bedanya, ia nggak berhenti di fase mengeluh. Ia memilih jalur yang lebih sepi dan butuh napas panjang: jalur akademik.
Ia menekuni ilmu ekonomi, lalu melanjutkan studi ke University of Glasgow di Inggris, mengambil Economic Development. Di saat banyak orang mungkin sibuk foto di taman atau ngeteh sambil menikmati cuaca dingin, Mirah justru tenggelam dalam riset tentang ketimpangan antarwilayah di Indonesia. Ia membedah data dari tahun ke tahun, mencoba menjawab pertanyaan klasik: kenapa ada daerah yang lari cepat, sementara daerah lain seolah lari di tempat.
Jadi ketika sekarang ia bicara soal “regional inequality” atau ketimpangan pembangunan, itu bukan jargon pinjaman. Itu suara seseorang yang sudah pernah menatap Indonesia lewat spreadsheet, peta, dan grafik selama bertahun-tahun.
Peneliti Jadi Senator
Sebelum duduk sebagai anggota DPD RI, Mirah nggak langsung loncat dari nol ke Senayan. Ia lama berkecimpung sebagai peneliti di INDEF, lembaga riset ekonomi yang sering kritis dan cerewet ke kebijakan pemerintah. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai staf ahli Komite II DPD RI.
Posisi-posisi ini membuat Mirah paham rute panjang sebuah data sebelum sampai ke meja pengambil keputusan. Ia tahu bagaimana angka di lapangan bisa berubah bentuk begitu masuk laporan, bagaimana kebijakan bisa lahir tanpa benar-benar melihat realitas di desa, dan bagaimana daerah sering hanya jadi angka kecil di lampiran regulasi.
Di Pemilu 2024, Mirah akhirnya memutuskan maju sebagai calon anggota DPD RI dari NTB. Hasilnya, ia meraih lebih dari 265 ribu suara. Untuk seorang politisi muda, itu bukan angka biasa. Itu mandat. Ratusan ribu warga NTB mungkin tidak hafal istilah teknis ekonomi, tapi mereka jelas merasakan bedanya pusat dan daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mirah jadi saluran dari rasa “tidak adil” itu—dengan modal data, bukan sekadar drama.
Empat Isu Besar
Begitu resmi dilantik, Mirah tidak berlama-lama di wilayah “seremonial”. Ia menetapkan empat fokus kerja: pendidikan, kesehatan, pangan, dan energi terbarukan. Terdengar berat, tapi semua itu bersentuhan langsung dengan NTB.
Di pendidikan, ia menyoroti akses anak-anak di pelosok yang masih kalah jauh dari kota. Di kesehatan, ia melihat jarak antara slogan “layanan kesehatan berkualitas” dengan antrean panjang di fasilitas dasar.
Di sektor pangan, Mirah paling sering menyentil budaya “kalau belum makan nasi berarti belum makan”. Padahal NTB punya potensi besar di jagung dan sorgum. Petani sudah kerja keras menanam, tapi pola konsumsi tetap memuja satu komoditas. Akibatnya, data produksi memang tampak keren di laporan, tetapi dompet petani di desa belum ikut terdongkrak.
Di bidang energi, ia melihat NTB dan kawasan Timur Indonesia sebagai salah satu kunci masa depan energi hijau. Potensi panas bumi dan energi terbarukan lainnya besar, tetapi kebijakan dan investasi belum sepenuhnya berpihak pada daerah penghasil. Buat Mirah, transisi energi tidak boleh hanya menjawab pertanyaan “seberapa hijau?”, tapi juga “seberapa adil buat daerah?”.
Desa Ekspor dan Rumah Layak
Di tingkat akar rumput, Mirah mendorong gagasan Desa Ekspor di NTB. Menurutnya, banyak desa sudah punya produk unggulan, mulai dari hasil pertanian sampai kerajinan, tapi sering berhenti di level “pameran lokal” dan foto-foto acara. Ia mengingatkan bahwa kalau mau serius, Desa Ekspor harus punya peta jalan yang rapi: produk apa yang diangkat, bagaimana rantai logistiknya, dan siapa yang mendampingi pelaku usaha di desa.
Ia juga menyoroti program-program perumahan yang diklaim mampu mengurangi kemiskinan ekstrem. Di sini, ia tidak langsung ikut tepuk tangan. Pertanyaan pertama yang muncul justru: datanya sudah sinkron belum antara pusat dan daerah? Keluarga yang disebut “paling miskin” di laporan, benar-benar sudah diprioritaskan atau belum?
Buat Mirah, data kemiskinan bukan cuma tabel di layar presentasi. Di balik setiap angka, ada wajah keluarga yang berharap rumahnya tidak lagi bocor, dapurnya tidak lagi gelap, dan anak-anaknya bisa tidur tanpa khawatir hujan deras.
Kenapa Mirah Penting
Di dunia politik yang sering penuh noise dan drama, sosok seperti Mirah memperlihatkan jalur alternatif: politik yang jalan pelan tapi pasti, bergerak dari data ke kebijakan, dari ketimpangan ke keadilan daerah.
Sebagai senator muda dari NTB, ia membawa pesan sederhana namun berat: daerah tidak seharusnya hanya jadi penonton dalam cerita besar pembangunan nasional. Daerah punya hak, bukan sekadar jatah.
Dan mungkin di situ letak poin utamanya. Mirah menunjukkan bahwa generasi muda bisa masuk ke politik bukan hanya untuk mempercantik foto pelantikan, tetapi untuk membawa sesuatu yang sering hilang di ruang rapat: data yang berpihak pada mereka yang selama ini suaranya paling pelan.
