ManusiaSenayan.id – Demo antipemerintah di Iran lagi ramai dan belum ada tanda-tanda mau “cool down”. Masalahnya, ketika satu negara panas, yang lain bisa ikut kebagian hawa—termasuk Indonesia. Ibarat tetangga ribut, kita yang cuma lewat ikut pusing karena parkiran jadi sempit.
Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, menilai sikap Presiden AS Donald Trump yang mendorong warga Iran terus berdemo sebagai bentuk intervensi yang melanggar prinsip hukum internasional. Rezasyah menegaskan, “Iran adalah negara yang berdaulat. Karena itu, dukungan Amerika Serikat atas kelompok-kelompok demonstran di Iran adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum internasional, terutama prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara,” kata Rezasyah, Kamis (15/1/2026).
Ia juga menyoroti tekanan yang dinilai melampaui sekadar komentar politik. “Sanksi ekonomi yang melumpuhkan Iran, ancaman intervensi militer, dan janji untuk mendatangkan bantuan langsung bagi para demonstran jelas-jelas melanggar kedaulatan Iran,” ujarnya. Rezasyah menyebut motifnya terkait kepentingan energi—bahasa simpelnya: urusan minyak juga ikut main.
Lalu, kenapa Indonesia harus ikut mikir? Walau Indonesia Nonblok, tetap bisa terseret efek ekonomi global, terutama sektor energi. Rezasyah mengingatkan, “Sebagai negara Nonblok dan anggota G20, walaupun Indonesia tidak bersekutu dengan kelompok militer di dunia dan menempatkan dirinya sebagai tidak berpihak, namun tetap rentan terhadap konsekuensi ekonomi global, termasuk di sektor energi,” katanya. Kalau ketegangan geopolitik makin naik, biaya impor minyak dan elpiji bisa ikut naik. Dompet: senyum tipis.
Sementara itu, Trump juga sempat mengunggah dukungan di Truth Social: “Para Patriot Iran, TERUS BERDEMONSTRASI – KUASAI LEMBAGA-LEMBAGA ANDA!!!… BANTUAN SEDANG DALAM PERJALANAN,”. Di Iran sendiri, demo disebut bermula 28 Desember di Grand Bazaar Teheran karena kondisi ekonomi memburuk, lalu meluas ke berbagai kota dan berkembang jadi gerakan yang menantang pemerintahan teokratis sejak revolusi 1979.
Kesimpulannya: drama geopolitik itu nggak kenal jarak. Jauh di peta, dekat di harga kebutuhan.
