ManusiaSenayan.id – Topik UMP tuh kayak debat “ayam vs telur”: rame terus, dan tiap tahun selalu ada yang bilang, “lah kok gini sih?” Nah, biar nggak jadi drama berseri, Anggota Komisi IX DPR RI Sukur Nababan ngasih ide yang vibes-nya lebih masuk akal versi lapangan: penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebaiknya dibikin berdasarkan kualifikasi perusahaan. Jadi bukan model “pukul rata” yang kadang bikin yang kecil-kecil malah ngos-ngosan duluan.
Ide ini disampaikan Sukur pas Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bareng Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Intinya, perusahaan kecil dan perusahaan besar itu ibarat motor matic vs moge—sama-sama bisa jalan, tapi jangan disuruh ngebut di trek yang sama persis.
“Usulan saya, bagaimana kalau perhitungan upah itu ditetapkan berdasarkan kualifikasi perusahaan. Misalnya, untuk perusahaan kecil ditentukan standar minimum sesuai klasifikasi tertentu,” ujar Sukur.
Sukur juga ngegas hal lain: pemerintah jangan cuma jadi “admin peraturan” yang kerjaannya posting aturan terus log out. Menurutnya, pemerintah harus ikut bantu dunia usaha, terutama yang skala kecil, biar mereka tetap bisa bayar upah layak tanpa harus pilih opsi “tutup toko”.
“Pemerintah harus terlibat, jangan hanya membuat aturan. Jadi Kementrian Ketenagakerjaan harus punya ide – ide, misalnya keringan pajak, keringanan nafas, sehingga perusahaan kecil tersebut mampu memberikan nafkah yang layak kepada pekerjanya” jelasnya.
Kalau UMP ditetapkan tanpa mikirin kualifikasi perusahaan dan kondisi daerah, kata Sukur, risikonya tinggi: bisa-bisa salah satu pihak yang “kalah stamina”. Maunya sih win-win, bukan “yang penting naik” tapi ujungnya ada yang tumbang.
“Pekerjanya bisa hidup, perusahaanya bisa hidup. Kalau kita naikkan dengan cara yang tidak pas pasti salah satu akan mati. Tapi kalau kita berpikir dengan cara pas, keduanya bisa hidup, bukan mematikan salah satu” pungkasnya.
naikin upah itu penting, tapi cara naikinya juga harus waras dan terukur—biar pekerja aman, usaha tetap jalan, dan ekonomi nggak jadi ajang “siapa yang kuat dia bertahan.”
