Manusiasenayan.id – Di tengah derasnya arus informasi, media massa ternyata punya peran yang nggak main-main dalam membangun peradaban Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Bukan cuma jadi penyampai berita, pers juga ikut mengawasi kekuasaan, membuka fakta, sekaligus mendorong publik makin sadar soal pentingnya nilai-nilai HAM.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri HAM Natalius Pigai saat menghadiri acara Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Peradaban Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Menurut Pigai, tanpa dukungan komunitas pers, upaya membangun kesadaran HAM di masyarakat bakal sulit berjalan maksimal. Ia menilai media merupakan salah satu kekuatan besar yang mampu membentuk cara pandang publik terhadap isu-isu kemanusiaan.
“Tanpa melibatkan komunitas media dan pers, itu susah. Pers adalah salah satu kekuatan terbesar yang bisa membangun peradaban HAM di negara kita,” ujar Pigai dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).
Pigai menjelaskan, peran media tidak hanya sebatas memberitakan, tapi juga mengampanyekan pembangunan HAM di berbagai sektor. Mulai dari hak sipil dan politik, hingga isu ekonomi, sosial, dan budaya.
Menurutnya, pemberitaan yang mengangkat sisi kemanusiaan bisa memperkuat pemahaman masyarakat bahwa HAM bukan sekadar konsep hukum, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Pemerintah Siapkan Program HAM untuk Jurnalis
Untuk memperkuat kolaborasi tersebut, Kementerian HAM juga menyiapkan sejumlah program yang secara khusus menyasar para jurnalis. Program ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman media terhadap isu-isu HAM sekaligus memperkuat kualitas pemberitaan.
Salah satunya adalah Kelas HAM untuk Jurnalis. Lewat program ini, wartawan dari berbagai daerah akan mendapat ruang belajar tentang dasar-dasar HAM, termasuk cara melihat dan melaporkan isu HAM secara lebih komprehensif.
“Kami akan membuka kelas HAM khusus untuk jurnalis di Indonesia, minimal untuk menambah pengetahuan dasar,” kata Pigai.
Selain itu, kementerian juga berencana menggelar kompetisi karya jurnalistik HAM. Dalam kompetisi ini, karya wartawan yang mengangkat isu pelanggaran HAM, perjuangan korban, hingga upaya menghadirkan keadilan akan menjadi bahan penilaian.
Menurut Pigai, penghargaan tersebut diharapkan bisa memotivasi jurnalis untuk terus mengangkat cerita-cerita kemanusiaan yang sering luput dari perhatian publik.
Ia juga mengakui bahwa hubungan antara pemerintah dan media kerap dianggap berjarak. Namun menurutnya, keduanya sebenarnya punya hubungan yang saling melengkapi dalam sistem demokrasi.
“Hubungan pemerintah dan pers itu simbiosis interdependensi. Kita saling menjaga independensi, tapi tetap bisa berkolaborasi,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria juga menegaskan bahwa jurnalis memiliki posisi penting dalam perjuangan HAM.
Ia bahkan mengutip pernyataan Komnas HAM yang pernah menyebut wartawan sebagai bagian dari human rights defender atau pembela HAM.
Menurut Nezar, peran tersebut muncul karena jurnalis sering berada di garis depan dalam mengungkap pelanggaran HAM, sekaligus mendorong advokasi bagi korban.
Acara yang digelar pada Rabu (11/3) itu juga dihadiri sejumlah tokoh penting, mulai dari Jimly Asshidiqie, para aktivis HAM, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, Wakil Ketua Dewan Pers, hingga pimpinan berbagai media massa.
Lewat kolaborasi ini, pemerintah berharap media dan pers bisa terus menjadi motor penggerak dalam membangun peradaban HAM yang lebih kuat di Indonesia.
