ManusiaSenayan.id – Di tengah vibes serius Gedung Nusantara, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendadak ngegas. Bukan karena wifi lemot, tapi karena hasil audit dana desa dari BPKP yang katanya clear and clean, eh ujung-ujungnya kepala desa masih dibikin drama sama aparat.
“Ketika rekomendasi BPKP sudah keluar, audit sudah dilakukan, seharusnya kepala desa tidak lagi dipermasalahkan. Tapi kenyataannya, mereka sering dibuli-buli oleh aparat penegak hukum dengan alasan laporan masyarakat dan lain-lain. Ini masalah klasik,” kata Fauzi, kayak lagi ngomel di X, tapi ini beneran RDP, Rabu (9/7/2025).
Fauzi blak-blakan soal masalah klasik yang selalu nongol: kades yang udah dinyatakan aman oleh BPKP, tapi tetep kena semprot APH—kepolisian dan kejaksaan. Katanya sih ada laporan masyarakat. Tapi bener juga, laporannya siapa, motifnya apa, kadang lebih plot twist dari sinetron.
“Kalau tidak ada tindak lanjut yang kuat, audit itu hanya basa-basi saja. Hanya menghabiskan anggaran. Tapi kalau ditingkatkan statusnya dengan kerja sama yang konkret antara BPKP dan APH, maka audit BPKP akan lebih memiliki kekuatan hukum dan bisa benar-benar dipertanggungjawabkan,” ujar Fauzi, dengan nada yang bisa bikin dosen mata kuliah akuntansi ikut angguk-angguk.
Menurut dia, audit itu mahal. Bayar tim, biaya operasional, print-print-an—kalau hasilnya cuma buat pajangan, mending dijadiin wallpaper.
Makanya, Fauzi nyaranin BPKP jangan kerja sendiri. Harus gandengan tangan sama kepolisian dan kejaksaan biar hasil audit punya gigi. Kalau enggak, ya sama aja kayak open BO tapi nggak ada pelanggan. Nanggung, gengs!
Intinya? Jangan biarkan kepala desa yang udah lurus malah dihantam. Negara butuh sinergi, bukan sinetron. Apalagi buat urusan dana desa, yang kalau salah urus, bisa bikin emak-emak batal arisan dan jalan dusun kayak offroad.
