Manusiasenayan.id – Di tengah Bali yang terus jualan image surga wisata dunia, ada satu masalah yang masih bikin banyak orang geleng-geleng kepala: sampah. Persoalan klasik ini lagi-lagi jadi sorotan setelah mahasiswa Universitas Udayana (Unud) turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Bali, Rabu (22/4/2026).
Mahasiswa menilai Pemprov Bali terlalu sibuk menjalankan berbagai program lain, sementara persoalan mendasar di daerah justru belum benar-benar dibereskan. Buat mereka, sebelum ngomongin proyek besar atau program keren sana-sini, pemerintah harus lebih dulu membereskan krisis sampah yang makin nyata di Bali.
Ketua BEM Unud, I Gusti Ngurah Oka Paramahamsa, menegaskan kalau persoalan sampah masih jadi pekerjaan rumah besar yang nggak bisa terus dianggap angin lalu. Menurutnya, pemerintah harus berani fokus pada masalah yang paling mendesak dan langsung dirasakan masyarakat.
Oka juga mengingatkan supaya pemerintah daerah nggak asal ikut arus program dari pusat tanpa melihat kondisi riil di lapangan. Menurutnya, kebijakan harus relevan dengan kebutuhan daerah, bukan sekadar formalitas biar terlihat jalan.
“Untuk anggaran dan segala hal yang menyangkut penyelesaian masalah di provinsi, fokuskan dulu pada urgensi di daerah,” kata Oka.
Ia menilai jangan sampai program pemerintah pusat malah nggak nyambung dengan persoalan yang sedang dihadapi Bali saat ini. Karena kalau urusan sampah saja belum bisa diselesaikan secara mandiri, itu tandanya masih ada masalah besar yang belum disentuh serius.
Selain isu sampah, mahasiswa juga ikut menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ramai dibahas. Oka menilai program itu tetap perlu dievaluasi, apalagi setelah muncul beberapa kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, termasuk di Bali.
Menurutnya, kasus keracunan yang terjadi di Denpasar, Badung, dan beberapa sekolah lain memang belum dalam skala besar. Tapi tetap saja, hal itu nggak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan siswa.
Bagi mahasiswa Unud, pemerintah perlu punya skala prioritas yang jelas. Mereka menegaskan jangan sampai Bali terlalu sibuk ngejar sektor pariwisata, ekonomi, atau pencitraan pembangunan, sementara persoalan lingkungan masih berantakan.
