Manusiasenayan.id — Ini bukan gertakan receh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pasang badan dan langsung ngegas ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Intinya simpel tapi keras: beresin masalah pajak kapal asing dalam tiga bulan, atau anggaran dipangkas.
Ancaman itu dilontarkan Purbaya saat memimpin sidang penyelesaian hambatan di kanal Debottlenecking Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP)—forum resmi tempat pemerintah dengerin langsung keluhan dunia usaha. Dan kali ini, yang ngadu adalah INSA (Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia).
Masalahnya? Pajak kapal asing yang beroperasi di perairan domestik dianggap masih timpang dan nggak beres, sementara pelayaran nasional ngerasa diperlakukan beda.
“Tiga bulan ini Anda lihat, ada perbedaan atau nggak realisasi pajak kapal asing di dalam negeri,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Kalimat lanjutannya lebih pedas.
“Kalau nggak ada perbaikan, lapor kami lagi. Kami akan punish Kemenhub.”
Bahasa Halusnya: Evaluasi. Versi Jujurnya: Dipotong
Biar nggak ada yang salah tafsir, Purbaya langsung menutup dengan kalimat pamungkas yang susah dipelintir.
“Kalau enggak (ada perbaikan), nanti saya potong anggarannya.”
Clear. No debat. No drama tambahan.
Pesan yang kebaca jelas: urusan pajak kapal asing ini bukan sekadar teknis, tapi soal keadilan dan penerimaan negara. Kalau kementerian teknis nggak sanggup eksekusi, konsekuensinya langsung ke anggaran.
Kapal Asing Jalan, Negara Rugi?
Isu ini sebenarnya bukan baru. Selama ini, pelayaran nasional sering ngeluh karena kapal asing dinilai lebih “ringan” beban pajaknya, padahal sama-sama beroperasi di wilayah Indonesia. Akibatnya, persaingan jadi nggak fair dan potensi penerimaan negara bocor.
Lewat forum Debottlenecking, keluhan itu naik kelas—nggak cuma dicatat, tapi langsung ditodong tenggat waktu.
Tiga bulan jadi batas kesabaran. Kalau dalam periode itu nggak ada perbedaan signifikan dalam perlakuan pajak kapal asing di dalam negeri, maka Kemenhub siap-siap kena kartu kuning versi fiskal.
Gaya Baru: Menkeu Nggak Cuma Ngitung, Tapi Ngejar
Langkah Purbaya ini nunjukin satu hal: Menkeu sekarang nggak cuma jaga kas, tapi juga ngejar eksekusi kebijakan. Anggaran bukan lagi sekadar rutinitas tahunan, tapi alat disiplin antar-kementerian.
Dalam bahasa Senayan: kalau kinerjanya lambat, ya dompetnya dikencengin.
Ini juga sinyal ke kementerian lain—bahwa era “nanti kita evaluasi” mulai diganti dengan “deadline jelas dan sanksi nyata”.
Bola Panas di Kemenhub
Sekarang, bola panas ada di tangan Kemenhub. Tiga bulan ke depan bakal jadi periode krusial: apakah bisa membereskan tata kelola pajak kapal asing, atau justru jadi contoh pertama kementerian yang kena potong anggaran karena gagal beresin masalah lama.
Buat pelayaran nasional, ini harapan.
Buat Kemenhub, ini ujian.
Buat negara, ini soal duit dan wibawa.
