ManusiaSenayan.id – Urusan minyak goreng dan pangan yang makin bikin dompet tipis akhirnya dibahas serius di Senayan. Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, minta Kementerian Perdagangan (Kemendag) jangan cuma jadi penonton. Ia menegaskan produsen minyak dan importir pangan harus komitmen berpihak ke rakyat.
“Ini barang murah, jadi harus sampai kepada rakyat yang berhak. Jangan ke mana-mana nggak jelas,” kata Herman dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Gedung Nusantara.
Herman juga mempertanyakan komitmen produsen minyak. “Berapa sih mereka mengeluarkan masing-masing? Berapa yang mengikuti regulasi pemerintah? Apa keuntungan mereka tidak cukup dengan harga tinggi di internasional? Kita ingin tahu mana yang komit, mana yang tidak,” ujarnya.
Data produksi bikin makin jelas: produksi minyak mentah Indonesia terus turun, dari 746 ribu barel per hari (bph) di 2019 jadi 579 ribu bph di 2024. Padahal, kebutuhan domestik tembus lebih dari 1,5 juta bph. Akhirnya impor minyak mentah pun tembus 112 juta barel tahun lalu.
Herman nggak berhenti di situ. Ia juga soroti impor pangan strategis. “Jangan sampai impor hanya menguntungkan yang di tengah. Harga di luar murah, tapi di rakyat justru mahal. Itu sama saja mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat,” tegasnya.
BPS mencatat tren impor pangan naik tajam: beras, bawang putih, gula, sampai kedelai tempe-tahu. Rakyat jelas kena imbas harga yang makin tinggi. Karena itu Herman wanti-wanti: “Importir jangan ambil untung besar-besaran. Volume perdagangannya besar, cukup ambil keuntungan yang rasional. Sisanya, biarkan rakyat menikmati harga yang terjangkau.”
Ia menutup dengan pesan soal APBN berpihak. “APBN betul-betul harus menunjukkan keberpihakan rakyat,” pungkasnya.
