ManusiaSenayan.id – Belakangan ini, kasus penculikan anak di Indonesia makin bikin netizen insecure. Lagi scrolling, eh muncul berita hilangnya anak lagi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, langsung buka suara dengan mode warning level 100. Katanya, “Penculikan anak bukan masalah lokal atau insidental, ini adalah peringatan serius bahwa sistem kita rentan dieksploitasi.” Alias, sistem kita tuh kayak pagar rumah yang kelihatannya tinggi, tapi ternyata bolong di belakang.
Singgih juga bilang kalau kasus kayak hilangnya Bilqis—balita yang sempat hilang hampir seminggu dan ditemukan di Jambi—itu cuma puncak gunung es. Beliau tegas banget: “Kasus yang muncul di permukaan… hanya sebagian kecil dari potensi kejahatan yang lebih sistemik dan tersembunyi.”
Makanya, beliau mendorong biar isu penculikan dan perdagangan anak naik level jadi prioritas legislasi. Biar nggak cuma rame di media, tapi beneran ditangani. Salah satu hal yang disorot Singgih adalah sosmed. Menurutnya, regulasi digital masih banyak celah buat dimainin pelaku.
“Pemerintah bersama Komisi I dan Komunikasi dan Informatika harus segera melakukan evaluasi regulasi platform digital… Media sosial harus bertanggung jawab atas konten ‘adopsi ilegal’ dan transaksi anak.”
Beliau juga bilang penting banget ada kerja sama lintas lembaga—kepolisian, Kominfo, Kemensos, sampai NGO. Dan yang paling menarik, Singgih ngasih hint soal rencana tim khusus:
“Tim khusus bisa dibentuk untuk menyelidiki sindikat-sindikat adopsi ilegal yang menggunakan platform digital.”
Selain itu, orang tua juga harus upgrade literasi digital, biar nggak gampang ketipu modus. Korban penculikan juga perlu pendampingan psikologis jangka panjang—nggak bisa cuma healing seadanya.
Terakhir, Singgih minta data kasus penculikan dibikin transparan biar kebijakan bisa tepat sasaran. “Dengan data yang jelas, kebijakan pencegahan bisa lebih efektif,” tuturnya.
