Manusiasenayan.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan cuma jadi proyek lima tahunan yang hilang pas ganti rezim. Pesan itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, yang mendorong agar program MBG dikunci lewat Undang-Undang (UU) biar napasnya panjang dan nggak gampang diganti selera politik.
Menurut politisi Partai Golkar itu, MBG bukan program instan yang hasilnya bisa langsung dipanen dalam satu periode pemerintahan. Efeknya justru baru kelihatan dalam jangka panjang, bahkan lintas generasi.
“Program MBG bukan program jangka pendek lima atau sepuluh tahun. Ini program jangka panjang, bisa satu sampai dua generasi,” kata Yahya kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).
Bahasanya sederhana: kalau mau kualitas manusia Indonesia naik, jangan mikirnya pendek.
Ganti Presiden, Program Jangan Ikut Ganti
Yahya menilai, tanpa payung hukum yang kuat, MBG berisiko jadi korban klasik politik Indonesia: ganti pemerintahan, ganti prioritas. Padahal, tujuan utama MBG adalah membangun fondasi kesehatan dan kecerdasan generasi masa depan—yang hasilnya baru terasa puluhan tahun kemudian.
“Tujuan MBG itu menciptakan generasi yang cerdas dan unggul. Hasilnya baru dirasakan puluhan tahun ke depan,” ujarnya.
Karena itu, ia mengusulkan MBG diatur dalam UU agar program ini tetap jalan siapa pun Presidennya. Bukan tergantung visi lima tahunan, tapi jadi komitmen negara.
Belajar dari Negara Lain, Jangan Sok Cepat
Yahya juga nyolek fakta internasional. Program makan bergizi di negara lain nggak pakai mental instan. Mereka sabar, konsisten, dan tahan lama.
Contohnya:
- Jepang: program serupa sudah berjalan 137 tahun
- Brasil: konsisten selama 71 tahun
- India: sudah 31 tahun jalan
Menurut Yahya, kalau Indonesia cuma menjalankan MBG selama 5–10 tahun, jangan berharap dampaknya kelihatan signifikan.
“Kalau hanya lima sampai sepuluh tahun, hasilnya nggak akan kelihatan terhadap peningkatan kualitas manusia Indonesia,” tegasnya.
Pesannya jelas: kalau mau hasil besar, ya waktunya juga harus panjang.
Payung UU = Jaminan Keberlanjutan
Dengan diatur dalam UU, MBG bakal punya posisi yang lebih kuat. Anggaran lebih terjamin, pelaksanaan lebih konsisten, dan evaluasi bisa dilakukan lintas periode pemerintahan.
Di mata Yahya, ini bukan soal siapa yang paling berjasa, tapi soal kepentingan generasi yang belum lahir.
BGN Sambut Positif
Usulan Yahya Zaini ini juga dapat respons positif dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Menurut Dadan, menjadikan MBG sebagai program berbasis UU adalah terobosan yang patut diapresiasi.
“Sesuatu yang positif,” ujar Dadan saat dikonfirmasi.
Artinya, ide ini bukan cuma wacana politik, tapi juga dipandang relevan dari sisi teknokratis.
Intinya: Jangan Setengah-Setengah
Di tengah banyaknya program yang lahir dan mati cepat, MBG dituntut untuk beda. Kalau tujuannya membangun kualitas manusia Indonesia, maka negara harus konsisten, bukan coba-coba.
Karena gizi anak hari ini adalah SDM Indonesia puluhan tahun ke depan. Dan urusan masa depan, nggak bisa pakai logika musiman.
