Manusiasenayan.id – Kota Bandung lagi nggak baik-baik aja. Bukan soal macet atau cuaca, tapi krisis sampah yang makin hari makin ruwet. Situasinya makin pelik setelah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol melarang penggunaan insinerator mini, bikin Pemkot Bandung harus putar otak cari solusi cepat. Masalahnya, solusi cepat ini ketemu tembok tebal: tata kelola sampah yang amburadul dari dulu.
Di titik ini, Walhi Jawa Barat angkat suara. Menurut mereka, ribut-ribut soal sampah hari ini bukan kejadian dadakan, tapi akumulasi kegagalan panjang. “Sejak dulu kami ingatkan, solusi terbaik itu kelola sampah dari sumbernya, bukan cuma ribut di TPA,” kata M. Jefry Rohman, Manajer Divisi Pendidikan sekaligus Koordinator Tim Advokasi Sampah Walhi Jabar.
Jefry bilang, pemerintah terlalu fokus di hilir. Akibatnya, setiap ada masalah, yang dikejar selalu TPA. Padahal kalau dari hulu nggak dibenahi, mau bangun TPA sebanyak apa pun bakal penuh lagi. Contohnya TPA Sarimukti. Awalnya cuma solusi sementara, sekarang malah jadi TPA tetap karena Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung nggak kunjung nemu lokasi pengganti. Ini, kata Walhi, adalah puncak dari karut-marut pengelolaan sampah.
Walhi nyorot tiga sektor krusial yang harusnya jadi fokus serius. Pertama, produsen. Aturannya udah jelas di Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019: produsen wajib pakai kemasan ramah lingkungan dan menarik kembali sampah produknya. Tapi di lapangan? Mandek. Alasannya klasik: sanksi nggak tegas.
Kedua, sektor komersial—hotel, restoran, ritel, sampai pasar. Lewat PP Nomor 81 Tahun 2012, mereka wajib ngelola sampah sendiri. Jefry mempertanyakan, apakah pemerintah benar-benar membina, mengawasi, dan menindak? Kalau nggak jalan, ya wajar kalau sampah numpuk terus.
Ketiga, permukiman warga. Edukasi soal pilah dan olah sampah masih minim. Padahal kalau dari rumah tangga udah beres, beban TPA bisa jauh berkurang. Tanpa kebijakan hulu yang jalan, pemerintah bakal terus keteteran setiap kali TPA overload.
Walhi juga nyentil kecenderungan pemerintah yang doyan solusi instan lewat teknologi termal kayak insinerator. Menurut Jefry, itu cuma tungku pembakaran yang berisiko buat lingkungan dan kesehatan. “Jangan terlalu agresif bangun tungku, tapi malas turun ke lapangan,” tegasnya.
Masalah lain: TPPAS Legok Nangka yang digadang-gadang jadi pengganti Sarimukti juga belum jelas ujungnya. Walhi mencium birokrasi berbelit dan potensi benturan kepentingan, apalagi sejak konsepnya digeser jadi PLTSa. “Harusnya AMDAL diberesin dulu, bukan malah gelontorin triliunan rupiah,” kata Jefry.
Intinya, Bandung lagi di persimpangan. Mau terus kejar solusi instan, atau beresin akar masalah dari hulu. Kalau masih setengah-setengah, krisis sampah ini cuma bakal ganti episode—tanpa pernah tamat.
