Manusiasenayan.id – Ratusan buruh turun ke Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026). Bukan buat demo upah, tapi buat kirim pesan politik yang tegas: Polri harus tetap di bawah Presiden, bukan ditarik ke kementerian mana pun.
Sekitar 700 orang hadir dalam deklarasi yang digagas tiga konfederasi besar: KSPSI, KSPI, dan KSBSI. Tiga nama besar pimpinan serikat juga ikut merapat. Ada Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, Presiden KSPI Said Iqbal, dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban. Mereka kompak satu suara.
Lewat pernyataan tertulis yang diterima media, para serikat pekerja ini terang-terangan menolak wacana yang dinilai berpotensi menyeret institusi kepolisian ke ranah politik praktis. Buat mereka, posisi Polri yang langsung bertanggung jawab ke Presiden adalah amanat reformasi yang nggak bisa diganggu gugat.
Dalam deklarasinya, mereka menegaskan beberapa poin penting. Pertama, mereka mendukung Polri tetap di bawah Presiden RI, bukan di bawah kementerian atau lembaga tertentu. Menurut mereka, skema itu lebih sesuai dengan konstitusi dan semangat Reformasi 1998.
Kedua, mereka menolak politisasi dan militerisasi Polri. Para buruh menilai, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, langkah itu berpotensi inkonstitusional dan bertentangan dengan arah reformasi. Mereka nggak mau institusi penegak hukum terseret kepentingan politik jangka pendek.
Ketiga, deklarasi ini juga memuat dukungan terhadap pemerintahan Presiden RI. Serikat pekerja menilai stabilitas negara harus dijaga bersama, termasuk lewat posisi institusi keamanan yang jelas dan independen.
Nggak cuma soal Polri, mereka juga menyuarakan agenda klasik gerakan buruh: mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan. Bagi mereka, regulasi ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja adalah PR besar yang nggak boleh ditunda.
Terakhir, mereka menegaskan komitmen menjaga keutuhan NKRI. Dalam konteks ini, mereka melihat stabilitas institusi negara, termasuk Polri, sebagai bagian penting dari menjaga persatuan nasional.
Deklarasi ini jadi sinyal bahwa isu kelembagaan Polri bukan cuma urusan elite politik, tapi juga jadi perhatian kelompok buruh. Pesannya jelas: jangan tarik-tarik institusi penegak hukum ke arena politik. Reformasi sudah kasih garisnya, dan mereka ingin garis itu tetap dijaga.
