ManusiaSenayan.id – Komisi XIII DPR RI lagi main ke Mataram, NTB. Bukan buat surfing di Mandalika, tapi buat “cek kehadiran” WNA yang makin sering nongol di kawasan wisata sama jalur laut. Yang ngomong kali ini Maruli, Anggota Komisi XIII DPR, habis terima laporan dari Kanwil Imigrasi NTB soal pergerakan WNA yang makin aktif, tapi datanya masih banyak yang bolong.
Maruli bilang, “Imigrasi perlu pengawasan lebih ketat, terutama di daerah yang sering dikunjungi WNA dan jalur laut yang diduga menjadi celah bagi pelaku pelanggaran. Banyak TKA di Mandalika juga belum terdata dengan jelas, termasuk izin tinggal sementaranya,” saat Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI ke Kota Mataram, NTB, Jumat (12/12/2025).
Jadi ceritanya, ada TKA yang sudah kerja, tapi administrasi keimigrasian masih kayak akun anonim: ada orangnya, tapi datanya nggak jelas. Ditambah lagi, jalur laut diduga jadi “jalan tikus” buat yang hobi melanggar aturan.
Biar nggak makin banyak yang numpang hidup tanpa izin jelas, Maruli mendorong imigrasi buat gas kolaborasi bareng TNI AL, Polri, dan pemda. Targetnya, semua WNA dan TKA yang masuk NTB tercatat, diawasi, dan nggak bisa lagi main petak umpet secara administratif.
Masalahnya, di lapangan fasilitas masih serba minim. Soal ini, Maruli tegas ngomong, “Pengawasan perlu didukung alat dan fasilitas yang memadai. Sarpras imigrasi harus ditingkatkan,”. Alias, nggak bisa disuruh jaga perbatasan tapi modalnya cuma doa dan semangat.
Di pertemuan yang sama, Maruli juga menerima laporan soal sembilan kasus pelecehan seksual yang ditangani LPSK serta catatan pengawasan HAM di NTB. Ia menegaskan, “Mitra kerja sudah menunjukkan kinerja luar biasa, tetapi mereka butuh tambahan personel, sarpras, dan anggaran. Tentu kami dorong agar pelayanan masyarakat di NTB semakin baik,”.
Intinya, NTB bukan cuma dibuat cantik buat wisata, tapi juga harus aman, tertib, dan manusiawi—biar yang datang nyaman, yang tinggal pun terlindungi.
