ManusiaSenayan.id — Kalau anggota DPR punya “tameng sakti” alias hak imunitas biar aman pas ngomong di rapat, polisi ternyata nggak punya, gengs! Padahal mereka yang tiap hari nongkrong bareng risiko — dari kejar maling sampai hadang begal.

Nah, Endang Agustina, anggota Komisi III DPR RI, lagi serius bahas hal ini waktu Reses di Lombok, Senin (6/10/2025). Ia bilang, aparat kepolisian tuh sering banget jadi yang paling riskan di lapangan, tapi belum punya perlindungan hukum yang jelas dari negara.

“Anggota DPR memiliki hak imunitas dalam Undang-Undang MD3, tapi Polri tidak. Padahal yang paling riskan berbenturan dengan penjahat adalah Polri. Ada anggota yang dibacok, meninggal, atau cacat seumur hidup. Sudah saatnya kita pikirkan bentuk perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan bagi mereka,” ujar Endang kepada Parlementaria.

Yap, katanya banyak polisi yang luka-luka bahkan meninggal saat tugas, tapi jaminannya masih sebatas “kebijakan atasan” alias belum resmi dari negara. Endang pun dorong supaya dalam pembahasan RUU KUHAP, perlindungan hukum buat aparat juga ikut dimasukin. Biar nggak cuma DPR aja yang punya “perisai hukum”, polisi juga dong!

Selain itu, Endang juga nyampein pesan titipan dari Ombudsman RI, yang nerima laporan soal pelayanan polisi — dari proses hukum yang kayak “loading lama”, sampai dugaan intimidasi.

“Kami yakin di NTB hal-hal seperti itu tidak terjadi. Namun, pesan dari Ombudsman ini kami sampaikan sebagai bentuk antisipasi. Tolong proses hukum dijalankan sesuai dengan KUHAP, peraturan Kapolri, juklak, dan juknis yang menjadi pedoman,” jelasnya.

Nggak lupa, dia juga wanti-wanti soal HAM — alias, jangan dikit-dikit main otot pas nangani kasus.

“Kami minta penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum benar-benar diminimalisir. Aparat harus menjadikan pemahaman HAM sebagai pedoman dalam bertugas,” tegasnya.

Terakhir, Endang kasih shout-out buat Kapolda NTB yang udah berkomitmen menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat, tapi tetap ngingetin: jangan ikutan bisnis yang bikin konflik kepentingan.

“Tantangan pasti banyak, tapi kalau integritas dijaga, tidak terlibat bisnis praktis dan tetap fokus melayani masyarakat, saya yakin pelaksanaan tugas Polri di NTB akan sukses,” pungkasnya.

Intinya: Polisi tuh manusia, bukan karakter GTA yang respawn tiap kali “game over.” Mereka juga butuh perlindungan hukum dan kesejahteraan yang nyata, bukan sekadar semangat nasionalisme di baliho.