Manusiasenayan.id — Senin siang (26/1/2026), halaman Balaikota Tasikmalaya jadi saksi satu pertanyaan besar yang disuarakan bareng-bareng: kenapa guru honorer masih dianaktirikan? Ribuan guru honorer dari berbagai lembaga pendidikan swasta dan madrasah turun ke jalan, menuntut satu hal yang sama—keadilan soal kesejahteraan.
Massa mulai berdatangan sekitar pukul 13.30 WIB. Jumlahnya yang membludak bikin polisi menutup satu lajur Jalan Letnan Harun. Orasi pun bergantian. Isinya satu suara: pengabdian puluhan tahun nggak boleh kalah sama kebijakan yang baru kemarin sore.
MBG Jalan, Guru Honorer Tertinggal
Aksi ini dipicu Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di aturan itu, ada ruang pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi PPPK. Jumlahnya? Disebut mencapai 32 ribu orang.
Masalahnya, menurut guru honorer, SPPG itu lembaga baru—bahkan baru jalan sekitar enam bulan sampai setahun dan berstatus swasta.
“Bagi kami masalahnya bukan di program MBG. Tapi soal kebijakan prioritas pengangkatan pegawai SPPG,” kata Arif Ripandi, koordinator aksi.
Ia membandingkan dengan kondisi guru madrasah dan sekolah swasta yang sudah puluhan tahun berdiri, tapi sampai sekarang belum juga dapat afirmasi kebijakan serupa.
Mengabdi Puluhan Tahun, Gaji Ratusan Ribu
Arif menyebut kebijakan ini terasa diskriminatif. Pasalnya, guru honorer juga berkontribusi langsung ke dunia pendidikan—bahkan jadi tulang punggung di banyak sekolah swasta dan madrasah.
“Apa bedanya? Di sekolah dan madrasah, mereka ini sudah puluhan tahun mengabdi. Tapi honornya cuma Rp200 ribu sampai Rp500 ribu per bulan,” ujarnya.
Kalimat itu bikin suasana makin panas. Soalnya ini bukan cerita baru—tapi realita yang terus berulang.
Minta Perpres Serupa untuk Guru Swasta
Lewat aksi ini, para guru honorer mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpres serupa yang memprioritaskan pengangkatan guru honorer sekolah swasta dan madrasah menjadi PPPK.
“Kami minta ada kebijakan yang sama agar status guru swasta diangkat secara cepat. Kalau kesejahteraan naik, kualitas pendidikan Indonesia juga naik,” kata Arif.
Ia juga mengingatkan soal janji kampanye Presiden Prabowo yang menyebut gaji guru minimal Rp2 juta.
“Janji itu sampai sekarang belum terealisasi,” tambahnya.
Pemkot Terima Aspirasi, Janji Sampaikan ke Pusat
Aksi massa ini diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, bersama sejumlah pejabat Pemkot. Diky berjanji bakal meneruskan aspirasi guru honorer ke pemerintah pusat.
“Aspirasi bapak ibu guru akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan permintaan maaf karena Pemkot belum mampu memenuhi tuntutan kesejahteraan para guru honorer.
“Kami berterima kasih atas pengabdian bapak ibu dalam mencerdaskan anak bangsa,” kata Diky.
Aksi Tertib, Pesan Tetap Menggantung
Menjelang sore, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Nggak ada kericuhan. Tapi pesannya masih menggantung di udara.
